KEDIRI – Hampir semua fraksi memberikan catatan sebelum diputuskan disetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2020. Rapat Paripurna dipimpin Dra Firdaus didampingi Katino selaku pimpinan, dihadiri Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar serta undangan, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Kediri.
Fraksi PDI Perjuangan sebelumnya telah memberikan rilis soal Pandangan Akhir partainya, memberikan tambahan, diperlukannya icon berunsur kearifan lokal. Bahwa perlunya jati diri Kota Kediri ditonjolkan bagi para pelaku jasa periklanan.
Fraksi Amanat Nasional meminta segera dilakukan percepatan terkait sertifikat tanah untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan. Segera dilakukan penataan Pasar Setono Betek dan Pasar Mrican. Hal ini juga ditegaskan Fraksi Gerindra, baca lengkap ‘Inilah Pendapat Akhir Fraksi Gerindra Kota Kediri’.
Fraksi NasDem lebih menyoroti pada SILPA tidak akan besar bila dialokasi untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat penting dan skala prioritas. Bahwa perlu segera dilakukan penataan dan memberikan peluang UMKM lokal di kawasan akses menuju bandara.
Dikonfirmasi usai Rapat Paripurna, Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa kewenangan pengisian wakil wali kota berada di DPP, meski dirinya sebagai Ketua DPD PAN dan hal ini telah disampaikan. “Diisi tidak diisi itu tidak masalah kerjanya sama saja. Kalau ada wakil ya kerjanya lebih ringan. Saya ini manut saja, DPP sedang mengkaji tapi saya harus menerima perintahnya apa,” ungkap Abdullah Abu Bakar.
Terkait serapan Jaskesmas, wali kota minta jangan melihat secara satu sisi, karena ada dana dari Hasil Bagi Cukai Tembakau, dari APBD dan dari pajak rokok. Terkait kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai tiga kali lipat, karena selama Pandemi telah membebaskan pajak daerah.
Terkait pemerintahan yang efektif dan efisien, Abdullah Abu Bakar menjekaskan sejak awal menjabat telah berpikir melaksanakan di pemerinta kota termasuk di secretariat dewan. “Saya selalu berpikir demikian, supaya menghemat anggaran. Angaran bisa digunakan untuk lainnya, contoh membangun RT RW melalui Prodamas, membangun taman, pasar, UB dan menyelesaikan jembatan,” terangnya.
Terkait persetujuan raperda, Katino selaku pimpinan DPRD menyampaikan pelaksanaan rapat berjalan lancer dan mendapat persetujuan delapan fraksi. “Delapan fraksi menyetujui Raperda kemudian disahkan menjadi perda. Adapun terkait ketidakhadiran bapak ketua (ketua DPRD, red) karena hari ini menghadiri Haul Bung Karno di Blitar,” ucap Katino. (ADV/kin/kdr)
