KEDIRI – Audensi dilakukan LSM Rakyat Muda Bersatu (RATU) atas dugaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dianggap tidak tepat sasaran. Melalui Saiful Iskak selaku ketua LSM mendatangi kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kediri, Selasa (15/04).
Kedatangan massa ditemui Heru selaku sekertaris dinas dan Kabid Perkim Mohammad Ainur Rozi.
Saiful Iskak selaku Ketua LSM RATU menyampaikan ingin minta transparansi terkait program RTLH khususnya 2024 yang mencapai 2024 namun diduga belum tepat sasaran. Berdasarkan temuannya ada rumah yang termasuk baru dibangun 1 tahun belakangan sudah masuk RTLH namun dia masih banyak menemukan rumah tua reyot belum merasakan program tersebut.
“Sebagai contoh kecamatan mojo, saya jadi masyarakat disana prihatin untuk SDM nya, kehidupan sosial sangat beda, perekonomian nya juga hunian layak,” jelasnya.
Melalui Ainur Rozi menyampaikan mewakili Dinas Perkim bahwa di tahun 2024 telah merealisasikan sebanyak 1.300 unit rumah dari kementerian pusat dan lebih dari 1000 unit dari pemerintah daerah.
“Jika dari pusat itu kriteria nya yang rusak berat. Per unit dapat 20 juta. Kalau dari pemkab itu ada 2 skema yakni BKK dimana kriteria rusak ringan 10 juta dan rusak sedang 15 juta. Skema lain yakni insentif fiskal,” terangnya.
Rozi menambahkan setiap tahun rata rata anggaran untuk RTLH yakni 8 Milyar Rupiah untuk kurang lebih 700 unit rumah setiap tahun.
“Jika ditemukan di desa tidak menerima RTLH maka perlu tanya pemerintah desa karena pengajuan dari sana kemudian kita tinjau langsung sebagai pertimbangan layak disebut RTLH atau tidak,” ungkap Rozi.
Saat dikonfirmasi usai audiensi, Saiful menyatakan akan menyurati pemerintah kabupaten untuk mengajukan permintaan data RTLH. Dirinya berharap RTLH di Kabupaten Kediri bisa tepat sasaran.
“Akan kami bantu komunikasi ke Pemkab untuk memprioritaskan RTLH biar masyarakat tidak ada kesenjangan sosial yang lebih buruk lagi. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya.
jurnalis : Sigit Cahya Setyawan
