KEDIRI – Puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya cabang Kediri menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Kediri, Senin (19/2). Dalam aksi yang diwarnai teatrikal tiarap, mereka menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
Ghifari, Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Kediri, menyatakan bahwa pemotongan anggaran tidak dilakukan secara tepat sasaran.
“Aksi tiarap sebagai simbol Indonesia Gawat Darurat Kedua. sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto, belum ada kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.” Ujarnya
Massa juga mendesak adanya reshuffle kabinet, terutama di posisi Menteri HAM, Natalius Pigai. Mereka memberikan tenggat waktu 2×24 jam kepada DPRD Kota Kediri untuk mengonfirmasi pengiriman tuntutan ke DPR RI. Jika tidak ada respons, mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan massa lebih besar.
Menanggapi aksi ini, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kediri, Sudjono Teguh Wijaya, menegaskan bahwa pihaknya akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke DPR RI dan pimpinan pusat.
“keputusan terkait kebijakan pemerintah ini berada di tingkat DPR RI, dan kami akan meneruskan aspirasi ini ke pusat,” tegasnya.
Sudjono Teguh Wijaya mendatangani tuntutan mahasiswa bersama Mukti Wibowo dari PKS dan Arief Djunaidi dari Gerindra. Dengan adanya penandatanganan ini, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib.
Tuntutan Mahasiswa yakni sebagai berikut:
1. Menuntut adanya peraturan konkrit dan dari instruksi presiden (inpres) no 1 tahun 2025
2. Menuntut sektor pendidikan dan kesehatan kembali jadi prioritas serta menolak pemangkasan dari sektor tersebut sesuai amanat konstitusi.
3. Menuntut pemerintah melaksanakan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap makan bergizi gratis karena belum ada kesiapan yang matang dan memberatkan anggaran
4. Tangkap dan miskinkan koruptor dan segera mengesahkan UU perampasan Aset
5. Menuntut evaluasi kabinet gemuk. Reshuffle mentri problematik demi efisiensi anggaran sejati.
