KEDIRI — Pemerintah Kota Kediri menempatkan penguatan layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, sebagai prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Kediri 2027 yang digelar di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Jumat (13/3).
Forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
Proses penyusunan RKPD sebelumnya telah melalui sejumlah tahapan partisipatif. Dari Musrenbang kecamatan tercatat 240 usulan, Musrenbang tematik GEDSI menghasilkan 18 usulan, sedangkan pokok pikiran DPRD mencapai 559 usulan.
Tema pembangunan Kota Kediri tahun 2027 dirumuskan sebagai “Penguatan layanan dasar dan akselerasi transformasi pembangunan melalui inovasi, SDM, dan infrastruktur untuk penguatan daya tarik kota.”
Sejalan dengan tema tersebut, pemerintah daerah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kerukunan sosial dan budaya, pengembangan infrastruktur kota yang berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, hingga penguatan ekonomi kerakyatan dan penurunan angka kemiskinan.
Plt Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang Kota Kediri yang digelar tepat waktu. Namun ia mengingatkan bahwa pada tahun ini pemerintah provinsi membatasi usulan prioritas daerah.
“Setiap kabupaten/kota hanya diperbolehkan mengusulkan dua program prioritas di luar program reguler agar perencanaan lebih realistis dan sesuai kemampuan fiskal,” ujarnya.
Yasin juga menyoroti struktur ekonomi Kota Kediri yang didominasi industri pengolahan dengan kontribusi sekitar 79 persen terhadap perekonomian daerah.
Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan bahwa kondisi demografi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah pembangunan.
Dengan jumlah penduduk sekitar 301.815 jiwa dan kepadatan mencapai 4.489 jiwa per kilometer persegi, pemerintah harus memastikan layanan dasar dapat diakses merata oleh masyarakat.
“Yang kita prioritaskan adalah layanan dasar, pendidikan dan kesehatan. Tetapi sektor lain tetap menjadi perhatian,” ujarnya.
Meski layanan dasar menjadi fokus utama, pemerintah kota juga tetap memberi perhatian pada pembangunan infrastruktur jalan, pengendalian banjir, serta pengelolaan lingkungan.
Secara ekonomi, Kota Kediri menunjukkan perkembangan positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 1,74 persen dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,71, menempatkan Kediri pada peringkat kelima tertinggi di Jawa Timur.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka turun dari 3,91 persen pada 2024 menjadi 3,76 persen pada 2025, sementara angka kemiskinan juga menurun melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa tantangan pembangunan daerah tidak hanya terkait keterbatasan anggaran, tetapi juga ketepatan dalam menentukan prioritas kebijakan.
DPRD juga mencatat adanya penurunan kapasitas fiskal akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran.
Melalui Musrenbang RKPD ini diharapkan lahir perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, terarah, dan mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Kediri ke depan.
