KEDIRI – Program Smart City dan strategi publikasi digital Pemerintah Kota Kediri menjadi sasaran kritik Komisi A DPRD Kota Kediri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (12/6/2026). Sejumlah anggota dewan menilai transformasi digital yang dijalankan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) belum memberikan dampak signifikan yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti berbagai aspek, mulai dari komunikasi publik, digitalisasi layanan, pengelolaan layanan darurat 112, hingga kanal pengaduan Lapor Mbak Wali. Bahkan, sejumlah legislator menilai implementasi Smart City di Kota Kediri masih tertinggal dibanding daerah lain yang telah berhasil mengintegrasikan teknologi ke hampir seluruh sektor pelayanan publik.
Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri, Ayub Wahyu Hidayatullah, mengatakan pihaknya melihat masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Diskominfo.
“Secara umum kami masih melihat kinerja tersebut belum optimal. Baik dari sisi strategi komunikasi, digitalisasi pelayanan, maupun pengelolaan layanan 112,” ujarnya.
Menurut Ayub, Smart City semestinya terlihat nyata pada sektor kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, hingga lalu lintas. Namun hingga saat ini manfaatnya dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ia juga menyoroti sistem CCTV kota yang dinilai belum terintegrasi secara menyeluruh.
“Dengan anggaran sekitar Rp14 miliar, seharusnya ada progres yang lebih signifikan dan bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sorotan DPRD juga mengarah pada portal resmi Pemerintah Kota Kediri yang dinilai belum optimal sebagai etalase digital daerah. Anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasyi, menilai portal tersebut seharusnya mampu menjadi wajah Kota Kediri di ruang digital.
Menurutnya, tampilan dan konten portal masih terlalu berorientasi pada aktivitas pemerintahan, sementara kemudahan akses layanan publik dan identitas khas Kota Kediri belum tergambar kuat.
Tak hanya itu, Imam juga menyoroti dominasi pemberitaan kepala daerah dalam portal resmi pemerintah. Ia meminta ruang publikasi diperluas agar informasi dari OPD maupun DPRD mendapat porsi yang lebih seimbang.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Diskominfo Kota Kediri Ronny Yusianto mengatakan pihaknya tengah melakukan pembaruan portal resmi Kota Kediri, baik dari sisi tampilan maupun struktur konten agar lebih mudah diakses masyarakat.
“Hari ini kami sudah melakukan perbaikan tampilan terlebih dahulu. Kemudian konten-kontennya juga akan kami sederhanakan agar lebih user friendly,” kata Ronny.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian, mulai dari 174 aplikasi aktif yang digunakan di lingkungan Pemkot Kediri, jaringan internet di 106 titik layanan pemerintahan, hingga capaian media sosial yang mencatat 1,3 juta tayangan sepanjang Mei 2026.
Namun pembahasan dalam RDP belum sepenuhnya memuaskan kalangan legislatif. Menjelang penutupan rapat, suasana diskusi dinilai belum menghasilkan jawaban yang sesuai harapan DPRD terkait arah pengembangan Smart City maupun strategi promosi daerah.
Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Kota Kediri Mujiono memberikan usulan agar Pemerintah Kota Kediri lebih agresif mempromosikan potensi daerah dengan menggandeng kreator konten dan kanal media sosial yang memiliki pengaruh besar di masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi strategi efektif untuk memperkenalkan berbagai ikon Kota Kediri kepada publik yang lebih luas.
“Diajak itu konten-konten media sosial yang lagi viral. Seperti Woko Channel diajak shooting di Kota Kediri, agar masyarakat luas tahu ada Jembatan Brawijaya, lalu ada usaha tenun ikat Bandar atau tempat-tempat lainnya untuk menarik orang datang ke sini,” ungkap Mujiono.
Usulan tersebut muncul sebagai bagian dari dorongan DPRD agar transformasi digital tidak hanya berfokus pada aplikasi dan infrastruktur teknologi, tetapi juga mampu memperkuat citra Kota Kediri serta mendorong sektor pariwisata dan ekonomi lokal melalui strategi komunikasi yang lebih kreatif dan adaptif terhadap perkembangan media digital.
