KEDIRI — Masyarakat Kota Kediri kini tidak lagi sekadar penonton pembangunan. Melalui Program Pembangunan Daerah Berbasis Kelurahan (Program Merata) memasuki tahun kedua ini, warga akan lebih diberi peran utama sebagai pelaksana pembangunan di lingkungan mereka sendiri, dengan dukungan anggaran hingga Rp1 miliar per kelurahan. Demikian pernyataan disampaikan Walikota Kediri Vinanda Pramesawati di sela acara Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi kelompok masyarakat telah dibentuk di semua kelurahan
Sesuai data, program ini mengacu Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2025, dimana pokmas bakal bertindak sebagai pelaksana swakelola. Wali Kota Kediri, menegaskan bahwa pembangunan melalui Program Merata tidak hanya soal fisik, tapi juga proses.
“Pembangunan harus tepat guna, tepat mutu, tepat administrasi, dan tidak cacat prosedur,” tegasnya.
Setiap kelurahan dapat menyesuaikan proyek sesuai kebutuhan dan prioritas lokal, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur lingkungan yang mendesak, termasuk penanganan banjir.
Peserta bimtek dibekali ilmu mulai dari mekanisme swakelola, penyusunan perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga tata cara pelaksanaan proyek. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kediri, Widiantoro, menekankan bahwa Program Merata mendorong pemberdayaan masyarakat secara langsung.
“Ini bukan sekadar bantuan, tapi swadaya masyarakat untuk membangun wilayahnya sendiri,” jelasnya.
Seluruh usulan pembangunan dimulai dari Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel). Usulan diverifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar sesuai aturan teknis dan perencanaan. Anggaran pun disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing kelurahan, memastikan setiap rupiah tepat sasaran.
Kelurahan Pocanan menjadi salah satu contoh, mengusulkan pembangunan drainase dan trotoar di Jalan Kartini sebagai kelanjutan proyek sebelumnya. Selain fisik, mereka juga mengembangkan potensi lokal lewat pemberdayaan masyarakat berbasis kesenian jaranan.
“Kalau nanti tidak cukup, tahun berikutnya bisa diteruskan,” kata Novi Fitriati, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pocanan.
Sementara itu, di Kelurahan Betet, meski anggaran yang diterima lebih kecil dibanding Prodamas Plus—sekitar Rp240 juta—usulan pembangunan tetap fokus pada paving jalan dan infrastruktur lingkungan. Bendahara Pokmas, Erwin Baharudin, menyebut nilai lebih kecil tidak menjadi masalah karena kebutuhan dasar masyarakat di RT sudah terpenuhi.
Dengan skema ini, warga Kediri bukan lagi sekadar penerima manfaat pembangunan, tapi benar-benar menjadi pengambil keputusan dan pelaksana utama, dari perencanaan hingga realisasi proyek di wilayahnya. Program Merata diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat yang bisa ditiru di kota-kota lain.
