KEDIRI – Janji Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, untuk menindak tegas dugaan jual beli jabatan perangkat desa, kembali ditagih publik. Aliansi Kediri Bangkit (AKB) menggelar aksi damai jilid 2 di depan Kantor Pemkab Kediri, Rabu (03/06). Massa menuding komitmen Bupati hanya sekadar “omon-omon”.
Ratusan peserta aksi dari Rekan Indonesia Jawa Timur, 212 Rakyat Makmur Sejahtera, GPM Swahira, hingga Pemuda Kediri Intelektual, menyuarakan tuntutannya dengan nyanyian Indonesia Raya dan orasi bergantian. Mereka menuntut pejabat Pemkab dan DPRD Kediri hadir langsung, mendengar aspirasi mereka secara terbuka. Namun, sayangnya kehadiran massa ini kembali tidak ditemui bupati.
Bagus Romadon, Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur, menegaskan aksi ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Justru, mereka ingin menagih janji Bupati Kediri, yang akrab disapa Mas Dhito, terkait penanganan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di rekrutmen perangkat desa.
“Sejauh ini, kepala desa yang sudah ditetapkan tersangka tetap bebas dari sanksi. Bahkan camat yang menerima uang juga belum ada tindakan,” ujar Bagus tegas. Ia menambahkan, respons Pemkab selama ini hanya menawarkan diskusi di dalam gedung, sementara publik ingin aspirasi mereka didengar secara terbuka.
AKB mengancam aksi ini tidak berhenti di jilid 2. Jika hingga pukul 17.00 WIB perwakilan Pemkab tak menemui mereka, aksi berjilid-jilid akan digelar hingga satu bulan penuh. Mereka juga berencana mendatangi kantor kecamatan yang terkait kasus dugaan korupsi.
Sebelumnya, aliansi ini telah melaporkan tiga tersangka dari Tarokan, Gadungan, dan Puncu ke Polda Jawa Timur, dengan tembusan ke Kompolnas dan Kejaksaan melalui SPKT, namun hingga kini belum ada tanggapan serius dari pemerintah daerah.
Di sisi lain, pengamanan aksi digelar ketat. Kompol Ridwan Sahara, Kabagops Polres Kediri, menyatakan 100 personel gabungan polisi dan Satpol PP disiagakan, termasuk tim negosiator, Dalmas Awal, dan Dalmas Lanjutan. Aparat memastikan aksi damai tetap kondusif, tanpa anarkis, isu SARA, atau gangguan pelayanan publik.
Hingga siang, aksi terus berlangsung, bahkan massa merapat ke Kejaksaan Negeri Kediri untuk menagih tuntutan yang sama: komitmen pemerintah menuntaskan kasus dugaan korupsi perangkat desa.
