KEDIRI – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pemerintah Kabupaten Kediri tidak serta-merta menutup ruang kritik di DPRD. Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6), hampir seluruh fraksi menyoroti persoalan mendasar yang dinilai masih membayangi pengelolaan keuangan daerah.
Sorotan paling tajam mengarah pada besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp385,32 miliar. Nilai tersebut dinilai mencerminkan masih adanya persoalan dalam perencanaan program maupun pelaksanaan anggaran yang berpotensi mengurangi manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Menariknya, kritik tidak hanya datang dari fraksi-fraksi di luar lingkaran pendukung pemerintah daerah. Fraksi PDI Perjuangan, yang merupakan partai utama pendukung Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, turut memberikan catatan serius terhadap besarnya anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang melampaui target. Namun, fraksi tersebut menilai masih diperlukan evaluasi terhadap sejumlah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal serta pemanfaatan SiLPA yang lebih produktif untuk mendukung program prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
“Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal agar besarnya SiLPA tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan produktif dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2026,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yatirah.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi PKB. Menurut fraksi tersebut, tingginya SiLPA menjadi sinyal bahwa proses perencanaan pembangunan masih perlu dibenahi. PKB menekankan pentingnya penyusunan program yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
“Perencanaan pembangunan harus benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan keinginan pejabat,” tegas Anggota Fraksi PKB Abdul Hasyim.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyoroti rendahnya realisasi sejumlah program strategis, termasuk pengembangan UMKM, penyediaan sarana pembudidayaan ikan, hingga pembangunan jalan usaha tani. Menurut Gerindra, rendahnya serapan anggaran bukan hanya persoalan administratif, melainkan berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah.
“Kondisi ini bukan sekadar persoalan angka statistik, tetapi mencerminkan adanya masyarakat pelaku usaha yang membutuhkan dukungan pemerintah namun belum terlayani secara optimal,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra, Totok Minto Leksono.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan tren peningkatan SiLPA dari tahun ke tahun. Menurut Golkar, dana yang mengendap dalam jumlah besar seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dana sebesar Rp385 miliar tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri apabila terserap secara optimal,” kata Subagiyo.
Senada, Fraksi PAN mengaitkan tingginya SiLPA dengan tantangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat. PAN mendorong pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap UMKM, industri lokal, serta investasi produktif agar anggaran yang tersedia mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Apabila sisa anggaran sebesar 9,64 persen tersebut dapat dimanfaatkan dan terserap secara optimal, maka manfaatnya akan lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Kediri,” ujar Aris Susanto.
Di sisi lain, Fraksi gabungan NasDem-PKS mengalihkan fokus pada optimalisasi PAD. Fraksi ini meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan serta pemutakhiran data wajib pajak menyusul adanya temuan BPK terkait pengelolaan pajak daerah.
“Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan, pengendalian, serta pemutakhiran data wajib pajak agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan,” kata Reni Ramawati.
Sementara Fraksi Demokrat menilai besarnya SiLPA menjadi indikator bahwa pelaksanaan program dan penyerapan anggaran belum berjalan maksimal. Demokrat mendorong perbaikan menyeluruh mulai dari perencanaan, pengendalian anggaran, pengawasan internal, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Besarnya SiLPA tersebut menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belum berjalan secara optimal,” kata Darminto.
Meski seluruh fraksi memberikan apresiasi atas kembali diraihnya opini WTP oleh Pemkab Kediri, berbagai catatan kritis yang muncul dalam rapat paripurna menunjukkan adanya harapan besar agar keberhasilan administratif tersebut dapat diikuti dengan peningkatan kualitas perencanaan dan efektivitas penggunaan anggaran.
Bagi DPRD, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari laporan keuangan yang memperoleh opini terbaik, tetapi juga dari sejauh mana anggaran mampu terserap secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
jurnalis : Anisa Fadila
