KEDIRI – Janji Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Bambang Priambodo akan menyelesaikan urusan dikeluarkan SK bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas), ternyata belum terealisasikan 100%. Sejumlah anggota DPRD mempertanyakan lambannya kinerja pemerintah kota. Menginggat dengan dikeluarkan SK tersebut, berimbas bangkitnya ekonomi di masa pandemi.
Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri, Reza Darmawan membenarkan bahwa dirinya mendapat laporan serupa. Puluhan Pokmas belum bisa bekerja dan menyerap dana hibah karen terganjal urusan administrasi. Padahal disisi lain, ucap Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) akan memacu pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Kota Kediri.
“Pokmas saya juga belum keluar SK, jumlahnya tidak hafal. Namun yang jelas lebih sedikit daripada anggota dewan lainnya. Alasannya, terkendala urusan adminitrasi akhirnya SK Pokmas tak kunjung dikeluarkan. Atas kejadian ini, mari dijadikan cambuk kita semua. Ini harus segera diluncurkan karena telah ditunggu anggota Pokmas,” terangnya.
Hingga berita ini diturunkan, Bambang Priambodo belum bisa dikonfirmasi, pesan yang dikirim pun tidak mendapatkan respon atas permasalahan ini. Beberapa anggota dewan lainnya, mensinyalir adanya dugaan pungli bila SK tersebut tak kunjung dikeluarkan. (kdr)
