KEDIRI – Riak tuntutan yang sempat mereda di Kabupaten Kediri dipastikan akan kembali bergema. Aliansi Kediri Bangkit (AKB) berencana melanjutkan aksi demonstrasi untuk menagih komitmen Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito terkait penuntasan dugaan korupsi dalam proses pengisian perangkat desa.
Meski serangkaian aksi telah beberapa kali digelar, AKB menilai belum terlihat langkah konkret yang menunjukkan terwujudnya komitmen tersebut. Karena itu, mereka memastikan akan kembali turun ke jalan dalam waktu dekat.
Salah satu koordinator AKB, Bagus Romadhon, menjelaskan bahwa agenda aksi sempat tertunda karena sejumlah aktivis yang terlibat mendadak mengalami gangguan kesehatan. Kondisi tersebut membuat mereka memilih menunda kegiatan hingga seluruh anggota kembali pulih.
“Kami juga sempat heran. Hampir seluruh koordinator dan peserta aksi mengalami kondisi serupa, mulai badan lemas, pegal-pegal hingga flu berat. Karena itu kami memutuskan beristirahat terlebih dahulu. Namun Insyaallah pekan depan aksi akan kembali kami lanjutkan,” ujarnya, Sabtu (21/6).
Berbeda dari aksi sebelumnya, demonstrasi kali ini dirancang dengan konsep yang lebih tematik. Selain menyampaikan tuntutan, AKB berencana melakukan penggalangan dana serta membagikan obat herbal kepada masyarakat.
Menurut Bagus, hasil penggalangan dana nantinya akan diserahkan secara simbolis kepada bupati sebagai bentuk sindiran terhadap proses penanganan kasus yang dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti.
“Kami akan menggalang dana dan menyerahkannya langsung kepada bupati. Sebab tentu dibutuhkan biaya untuk bolak-balik ke kantor kepolisian maupun kejaksaan, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri memilih tidak memberikan tanggapan terkait polemik tersebut. Salah seorang kepala dinas yang enggan disebutkan namanya meminta agar pertanyaan mengenai kasus itu disampaikan langsung kepada bupati.
“Sebaiknya konfirmasi langsung ke beliau, jangan melalui saya,” ujarnya singkat.
Sementara itu, melalui tim media Pemerintah Kabupaten Kediri, disampaikan bahwa Bupati Hanindhito Himawan Pramana belum dapat memberikan keterangan karena masih disibukkan dengan sejumlah agenda kerja.
Koordinator AKB lainnya, Arif Fatikunanda dari LSM Swahira, menegaskan bahwa seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai kewenangan masing-masing.
Menurut Arif, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Ia menyoroti fakta yang muncul dalam persidangan, termasuk adanya pengakuan dari sejumlah camat terkait penerimaan aliran dana yang kini menjadi perhatian publik.
“Hukum harus ditegakkan secara tegak lurus. Camat, kepala dinas hingga kepala daerah harus dimintai pertanggungjawaban. Dalam persidangan ada beberapa camat yang mengaku menerima, dan muncul dugaan adanya arahan dari pimpinan. Semua itu harus diusut secara transparan,” tegasnya.
AKB menilai, keterbukaan dan penegakan hukum yang objektif menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses penanganan kasus yang hingga kini masih menyita perhatian publik di Kabupaten Kediri.
