KEDIRI – Ada yang ganjil saat digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Kediri bertempat di Ruang Komisi IV, Senin (06/11). Selain tertutup bagi jurnalis, rupanya ada banyak pemohon dengan masalah berbeda yang sengaja dihadirkan dalam pertemuan tersebut. Hal ini disampaikan Bagus Romadhon, mewakili Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia dikonfirmasi usai acara.
Bahwa pada pertemuan RDP dipimpin Ketua Komisi IV, H.Mundofir menghadirkan empat kelompok yang berbeda permasalahannya dihadiri Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Muhammad Muksin serta dinas terkait.
“Setahu kami dan dimanapun, setiap digelar RDP selalu terpisah. Namun ini tadi selain kami, juga perwakilan disabilitas, perwakilan LSM terkait hak guru Madin juga perwakilan guru honorer. Acara berlangsung tidak fokus dan wakil rakyat hanya terkesan menampung,” jelasnya.
Melalui Supanji Waluyo mewakili Perkumpulan Guru dan Tenaga Pendidikan Honorer Non Kategori menyampaikan empat tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri.
“Kami audiensi ada 4 hal yang disampaikan. Yang pertama terkait penambahan kuota di Kabupaten Kediri, khususnya P3 dan P2 tidak ada. Lalu kedua, teman-teman PTT untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon ASN atau P3K. Yang ketiga, kita meminta SK yang dijanjikan oleh Bupati saat dulu mencalonkan hadiri acara Laskar Badik. Berjanji akan mengeluarkan SK bagi honorer yang bekerja di lembaga negeri. Yang keempat, meminta adanya penambahan insentif tidak ada perbedaan K2 dan lainnya,” jelasnya
Selain empat tuntutan itu, perwakilan guru honorer ini juga meminta Dinas Pendidikan untuk membuat pendataan ulang. Dengan tujuan agar tempat mengabdi tidak terlalu jauh dengan lokasi domisili
“Saya juga tadi meminta kepada Pak Muhsin (Kadisdik, red) untuk mendata ulang guru honorer di Kabupaten Kediri. Sesuai identitas, biar jarak tempuh tidak terlalu jauh. Jadi anggaran yang dikeluarkan tidak besar. Mengingat gaji kita, hanya 250-300 per bulan,” terang Supanji
Menanggapi aspirasi guru honorer, Kadisdik menyampaikan. Bahwa Dinas Pendidikan siap memberikan yang terbaik untuk guru honorer. Mengingat kebijakan ini sejalan dengan kebijakan yang sudah dibuat Mas Bup (bupati, red) tentang nasib guru honorer
“Jikalau GTT ingin mengabdi ke tempat yang lebih dekat, tentunya kami dari dinas, sudah menjadi tugas kami untuk memfasilitasi. Ini juga sejalan dengan kebijakan Mas Bup tentang guru, dan peningkatan kesehjateraannya. Saya berharap teman-teman guru, fokus melaksanakan tugas mengajar untuk urusan nasib biar kami yang memperjuangkan,” jelas Kadisdik
Mewakili Komisi IV, Khusnul Arif menjelaskan, bahwa secara prinsis pelaksanaan audensi berjalan lancar dan semua pihak dihadirkan menyampaikan problem dari masing-masing lembaga. Dengan dihadirkan dinas terkait, dengan difasilitasi DPRD.
“Prinsipnya tadi audiensi sudah berjalan lancar. Apa yang tadi menjadi problem masing-masing lembaga sudah disampaikan dan sudah dijawab juga oleh dinas terkait. Yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kami dari anggota DPRD Komisi IV, tentunya mengakomodasi hal ini. Untuk menampung dan menjembatani kemudian menjadi fasilitator. Apa yang menjadi keputusan hari ini, kami mendukung yang telah disepakati bersama tadi,” jelasnya.
Jurnalis : Wildan Wahid Hasyim Editor : Nanang Priyo Basuki
