KEDIRI – Genangan banjir yang kerap merendam permukiman dan ruang kelas PAUD yang tak layak pakai rupanya sudah lama menjadi daftar keluhan warga Kota Kediri. Kini, Pemerintah Kota Kediri menjawab kegelisahan itu dengan menggerakkan program ambisius bernama MERATA 2026 — singkatan dari program Pembangunan Daerah Berbasis Kelurahan yang digadang-gadang menjadi ujung tombak pembangunan dari bawah.
Sosialisasi program tersebut digelar di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Selasa (28/4/2025), dihadiri para camat, lurah, kepala OPD, hingga pengurus pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Kediri.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menegaskan program MERATA bukan sekadar agenda seremonial. Seluruh pelaksanaannya wajib mengacu pada Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2025 — sebuah payung hukum yang memastikan program ini berjalan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Anggaran yang dialokasikan harus lebih efektif dan akuntabel, sesuai kebutuhan masyarakat, serta menghasilkan output yang berkualitas,” tegas perempuan yang akrab disapa Mbak Wali itu.
Dua Masalah Lama, Satu Program Baru
Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dua sektor masih mendominasi aspirasi warga: pendidikan anak usia dini dan pengendalian banjir.
Usulan pembangunan sarana PAUD membanjiri hampir seluruh kelurahan, sementara persoalan drainase mampet yang memicu banjir tahunan tak kalah mendesak untuk segera ditangani.
“Usulan didominasi sarana dan prasarana di bidang pendidikan, seperti PAUD, serta kebutuhan mitigasi banjir, khususnya drainase,” ungkap Mbak Wali
Merespons hal itu, Pemkot Kediri memutuskan memfokuskan program MERATA 2026 pada dua sektor tersebut agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat — bukan hanya tercatat di atas kertas laporan.
Yang membedakan MERATA dari program infrastruktur biasa adalah cakupannya yang melampaui sekadar pembangunan fisik. Program ini juga merambah ranah pemberdayaan ekonomi dan layanan sosial, meliputi:
- Pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan UMKM
- Pelatihan Karang Taruna dan pembinaan koperasi
- Pembayaran iuran jaminan kesehatan warga
- Kegiatan posyandu dan jaminan sosial ketenagakerjaan
Vinanda secara khusus mewanti-wanti agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih dengan kegiatan perangkat daerah lain. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan tenaga kompeten dalam pekerjaan fisik, agar pembangunan yang dihasilkan tidak menjadi masalah baru di kemudian hari.
Satu Suara Sebelum Bergerak
Kepala Bagian Pemerintahan, Widiantoro, menyebut sosialisasi ini sebagai langkah krusial sebelum program bergulir di lapangan. Menurutnya, keselarasan pemahaman antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar pelaksanaan MERATA tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Untuk menyamakan pemahaman seluruh stakeholder terhadap teknis pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Berbasis Kelurahan,” ujarnya.
Dengan kerangka hukum yang jelas, fokus yang terukur, dan sinergi lintas sektor yang dibangun sejak dini, program MERATA 2026 kini tinggal menunggu satu hal: aksi nyata di lapangan — yang hasilnya akan dinilai langsung oleh warga Kota Kediri.
