KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri mulai menyusun arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Rabu (11/3/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada capaian indikator makro, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Indikator makro memang penting, tetapi kita juga harus melihat persoalan riil di lapangan. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi fokus utama,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito.
Musrenbang RKPD 2027 mengusung tema “Penguatan Ekonomi Kerakyatan melalui Akselerasi Transformasi Digital dan Inovasi Daerah.”
Forum ini dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan DPRD Kabupaten Kediri, KPU, Bawaslu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, akademisi, pelaku UMKM, hingga tokoh masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Kediri Joko Suwono menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.
Proses perencanaan tersebut sebelumnya telah diawali dengan Musrenbang tingkat kecamatan pada 19–26 Januari, kemudian dilanjutkan dengan forum perangkat daerah sebelum dimatangkan dalam Musrenbang tingkat kabupaten.
“Forum ini diharapkan menghasilkan kesepakatan mengenai arah kebijakan serta prioritas pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2027,” ujar Joko.
Ia menambahkan, hasil Musrenbang juga akan menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang bersumber dari berbagai skema pendanaan, mulai dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, hingga sumber pendanaan lainnya.
Dalam paparannya, Mas Dhito menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, salah satunya kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah.
Menurutnya, kerusakan jalan banyak dipicu oleh kendaraan angkutan dengan muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL).
“Kerusakan jalan saat ini cukup banyak, terutama karena kendaraan dengan muatan berlebih. Ini menjadi salah satu fokus penanganan kami ke depan,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah juga terus memperkuat layanan di RSUD Pare dan RSUD Simpang Lima Gumul (SLG) dengan melengkapi fasilitas medis agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Selain itu, pemerintah daerah turut memantau ketahanan pangan dan stabilitas harga komoditas menjelang Ramadan. Komoditas cabai disebut menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu inflasi sehingga perlu pengawasan lebih ketat.
Melalui Musrenbang RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur dasar, serta digitalisasi pelayanan publik.
Mas Dhito berharap Musrenbang tidak hanya menjadi agenda formal dalam penyusunan dokumen perencanaan.
“Saya berharap Musrenbang ini benar-benar menjadi ruang untuk merumuskan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri Sigit Sosiawan mengatakan usulan dalam Musrenbang kali ini banyak berfokus pada kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang membuat usulan pembangunan fisik melalui pokok-pokok pikiran DPRD menjadi lebih terbatas.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah daerah tentu harus menentukan skala prioritas,” ujarnya.
Melalui forum ini, pemerintah daerah menargetkan terbangunnya kesepahaman antara pemerintah, legislatif, dan para pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2027.
