KEDIRI – Audensi digelar DPRD Kabupaten Kediri bersama Gerakan Rakyat Menuju Kediri Lebih Baik (GR-MKLB) di ruang Komisi IV, Selasa (08/08). Hadir dalam acara ini, plt. Kepala Dinas Kesehatan Ahmad Khotib, Tony Widyanto selaku Direktur RSUD SLG, Gatur Rahardra selaku Direktur RS Kabupaten Kediri, Tutus Novita Dewi selaku Kepala BPJS Kesehatan Kediri dan Erwin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kediri.
Sesuai surat sebelumnya dikirimkan Pengurus GR MKLB, Rahmat Mahmudi selaku ketua gerakan menyampaikan. Terkait masyarakat miskin yang kesulitan mengakses Jamkesda. “Bahwa Jamkesda menjadi tumpuan masyarakat miskin ketika mereka membutuhkan layanan kesehatan yang darurat dan sifatnya parah,” jelasnya.
Setelah dilakukan penelusuran, Rahmat mengaku mendapatkan data jika Dana Jamkesda telah habis. “Padahal sekarang ini masih bulan Agustus. Peristiwa ini sudah terjadi pada bulan Juli kemarin. Kalau memang ada pengurangan anggaran, apa alasannya?. Bukankah layanan kesehatan ini merupakan layanan wajib dan harus diprioritaskan,” terang Rahmat.
Dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya mengaku telah mendapat penjelasan bahwa Dana Jamkesda terjadi pengurangan.
“Tadi diakui bahwa dana Jamkesda itu ternyata dikurangi dari biasanya 25 milyar menjadi hanya 5 milyar. Tadi juga disampaikan bahwa pengurangan tersebut dalam rangka pengalihan, jadi bukan dikurangi saja akan tetapi dialihkan untuk pendaftaran BPJS,” ucapnya.
Rahmat pun berharap, Pemerintah Kabupaten Kediri harus memberika pelayanan terbaik terkait kesehatan.
“Jangan sampai pelayanan kesehatan tidak menjadi prioritas dan menjadi kalah dengan yang lain. Membangun stadion saja siap digelontorkan 150 milyar, dan itu bisa membuat opini bahwa Mas Bup lebih prioritas membangun stadion daripada mencukupi kebutuhan layanan kesehatan,” imbuhnya.
Dikonfirmasi usai pertemuan, Khusnul Arif selaku juru bicara Komisi IV Anggota DPRD Kabupaten Kediri menjelaskan.
“Kita berharap bahwa ini merupakan masa transisi Jamkesda namun tetap bisa mengcover. Tapi tidak kalah penting, proses sudah dilakukan pemerintah daerah ada anggaran yang cukup besar untuk UHJ,” terangnya.
Solusi diberikan? Dijelaskan anggota DPRD dari Partai NasDem menambahkan. “Harapan saya masyarakat jangan menunggu sakit. Segera melakukan pendaftaran sehingga ketika sakit itu bisa tercover BPJS,” terangnya.
Mengutip keterangan plt. Kadinkes, disampaikan Khusnul Arif, sebanyak 123 ribu warga di Kabupaten Kediri telah mendaftar. Kemudian sekitar 780 orang telah masuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Kami berharap Dinas Kesehatan dan pihak terkait lebih masif dalam sosialisasi dan bisa lebih proses pencapaian 95% di tahun ini,” ungkapnya.
Jurnalis : Wildan Wahid Hasyim Editor : Nanang Priyo Basuki
