KEDIRI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kediri menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Evaluasi Total Indonesia” di depan Gedung Pemerintah Kabupaten Kediri, Kamis (2/7). Melalui aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dengan membawa pengeras suara, spanduk, banner, poster, dan berbagai alat peraga, massa aksi secara bergantian menyampaikan orasi. Sejumlah isu strategis menjadi sorotan, di antaranya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kinerja Badan Gizi Nasional (BGN), rencana pengembangan panas bumi di kawasan Gunung Wilis, transparansi pengelolaan APBD, hingga dugaan praktik jual beli jabatan perangkat desa.
Aspirasi mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kediri M. Zainy, S.Th.I., bersama anggota dewan lainnya Darminto, S.E., yang kemudian melanjutkan pertemuan melalui forum dialog bersama perwakilan demonstran.
Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator FL2MI, Hafiz Taftazani, menegaskan aksi tersebut bukanlah akhir dari upaya pengawalan terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa. Menurutnya, Aliansi Mahasiswa Kediri akan terus melakukan pemantauan melalui pengumpulan data serta kajian apabila masih ditemukan persoalan di lapangan.
Ia juga mengapresiasi sikap DPRD Kabupaten Kediri yang bersedia menerima aspirasi secara terbuka. Baginya, hal tersebut menunjukkan bahwa ruang demokrasi masih terjaga dan masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan kritik maupun masukan kepada pemerintah.
“Mudah-mudahan ini menyadarkan publik bahwa kita masih bisa menyuarakan aspirasi. Pada prinsipnya, tugas DPRD adalah menyuarakan apa yang menjadi aspirasi rakyat,” ujar Hafiz.
Hafiz menambahkan, seluruh tuntutan beserta dokumen kajian yang telah disusun akan dipublikasikan agar dapat diakses dan dipelajari masyarakat. Ia berharap setiap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada seremoni penerimaan semata, melainkan diwujudkan dalam langkah konkret.
“Harapan kami, DPRD Kabupaten Kediri segera menindaklanjuti seluruh tuntutan yang telah kami sampaikan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kediri M. Zainy menilai gerakan mahasiswa merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan telah dilandasi argumentasi dan analisis sehingga layak menjadi perhatian lembaga legislatif.
“Aksi atau gerakan mahasiswa seperti ini saya kira penting terjadi dan penting untuk kita dengarkan, karena aspirasi mereka tentunya punya dasar dan analisis. Ketika sudah tersampaikan, ini akan kami jadikan motivasi untuk melaksanakan peran kami di DPRD Kabupaten Kediri,” katanya.
Zainy memastikan DPRD akan mengoptimalkan tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi yang menjadi kewenangannya. Sementara untuk persoalan yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, DPRD berkomitmen melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar tetap memperoleh respons.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD akan mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna membahas berbagai tuntutan mahasiswa, mulai dari pelaksanaan MBG, persoalan KDMP, isu lingkungan, hingga sejumlah persoalan lain yang menjadi perhatian publik.
Setelah dialog berlangsung, aksi ditutup dengan duduk bersama antara mahasiswa dan perwakilan DPRD Kabupaten Kediri. Pertemuan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bahwa seluruh tuntutan Aliansi Mahasiswa Kediri telah diterima dan akan diproses sesuai mekanisme serta kewenangan yang berlaku.
Jurnalis: Anisa Fadila
