KEDIRI – Ratusan warga menamakan diri kelompok Buruh Tani Puncu Bersatu. Pada Jumat (23/08), menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam orasinya, mereka menolak jika terjadi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). Pada lahan kini masih dikuasai PT. Mangli Dian Perkasa.
Sebenarnya, lahan tersebut telah terkena program Redistribusi sebesar 20% atau sekitar 60,93 hektare. Kemudian dibagikan kepada masyarakat setempat sebanyak 200 bidang tanah.
Namun disampaikan Mariyono, Ketua Paguyuban Petani Puncu Makmur. Meski telah dilakukan program redistribusi. Namun anggota paguyuban lainnya, berjumlah 600 orang tidak ada yang menerima.
Mereka pun berniat menemui Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana pada Jumat (23/08). Guna menyampaikan penolakan terhadap perpanjangan kontrak HGU PT. Mangli Dian Perkasa. Mereka juga menyatakan menolak atas permohonan HGU diajukan PT Karunia Rejeki Abadi.
Massa menuntut redistribusi lahan seluas 240 hektar untuk dijadikan hak para petani kecil di kawasan tersebut. Dikatakan Mariyono, dia mengungkapkan kekhawatiran warga terhadap perubahan fungsi lahan yang dilakukan oleh PT. Mangli Dian Perkasa.
Menurutnya, perusahaan tersebut telah mengalihfungsikan lahan yang awalnya diperuntukkan bagi tanaman kopi dan cengkeh menjadi lahan pertambangan serta penanaman tebu, nanas, jabon, dan abaca.
“Kami menolak perpanjangan HGU ini karena dampaknya sangat besar bagi kami. Tidak ada kompensasi yang diberikan, terutama terkait pekerjaan yang dahulu masih menjadi perkebunan kopi,” ujar Mariono.
Lebih lanjut, Mariono menjelaskan bahwa perubahan ini telah merugikan petani setempat. Banyak dari mereka yang kini harus menyewa lahan dari Perhutani dengan biaya tinggi, sementara hasil pertanian mereka tidak memenuhi standar pasar.
“Kami sudah diberikan bantuan bibit jagung untuk mendukung ketahanan pangan, tapi kami tidak punya lahan,” tambahnya.
Akhirnya massa ditemui Firman Tappa selaku Camat Puncu. Dia menyatakan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya siap menampung aspirasi warga. Dia juga menjelaskan bahwa Bupati sedang tidak berada di tempat dan telah menunjuk pejabat untuk menemui perwakilan massa.
“Pada posisinya, kami tidak bisa memaksakan itu juga. Kami berusaha menjembatani supaya bisa diterima oleh pejabat yang memang sudah ditunjuk dan menerima aspirasi warga ini,” ungkap Firman.
Aksi yang berlangsung damai ini, berakhir dengan kekecewaan. Karena massa tidak berhasil bertemu dengan Bupati. Meski demikian, Firman memastikan bahwa Pemkab Kediri akan mempertimbangkan aspirasi warga dan berjanji untuk menindaklanjuti permasalahan ini dengan pihak-pihak terkait.
Jurnalis : Wildan Wahid Hasyim Editor : Nanang Priyo Basuki
