KEDIRI – Kebijakan dilakukan Pemerintah Kota Kediri, sejauh ini dianggap Ketua Komisi A DPRD, Reza Darmawan, dianggap belum tepat sasaran bahkan tidak terarah. Apalagi seiring ditetapkan PPKM Darurat, belum ada program ‘aware’ kepada masyarakat agar patuh menjalankan PPKM Darurat. Namun di sisi lain, masih adanya temuan data kependudukan ganda, makin menjadikan pertanyaan besar.
Sebelum lonjakan kasus pandemi, pada pertengahan tahun lalu, Komisi A pernah menghadirkan instansi terkait terkait data pusat terpadu. Dimana setiap instansi terkait terutama dinas tekhnis agar memiliki data yang sama. “Temuan data ganda seharusnya tidak terjadi, bisa sejak awal sudah disinkronkan,” ucap Reza Darmawan, dikonfirmasi Jumat (09/07).
Dia pun juga mendapat kabar, bukan hanya data ganda pada warga berhak menerima vaksin. Namun bantuan sosial dianggap tidak tepat sasaran, ini membuktikan tidak mampu menjalankan tanggap darurat. “Seharusnya pemerintah kota memberikan program solusi untuk warganya. Ini bentuk kesigapan pemerintah, dengan mengacu data bisa dipercaya dan tepat sasaran,” jelasnya.
Kini dikuatirkan, bila kemudian pasca PPKM Darurat, apakah pemerintah kota juga memikirkan dampak terjadi pada masyarakat. “Saat ini sudah berlangsung berapa hari? Bagaimana nasib warga yang mencari rejeki hanya di malam hari? Atau mereka mencari rejeki siang namun lokasi berjualan terkena pembatasan mobilitas,” imbuhnya.
Editor : Nanang Priyo Basuki
