KEDIRI – Awal periode kedua kepemimpinan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana diwarnai tantangan fiskal. Kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) hingga ratusan miliar rupiah memaksa Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan penyesuaian anggaran.
Meski ruang fiskal menyempit, Mas Dhito—sapaan akrab bupati yang dilantik pada 20 Februari 2025—menegaskan bahwa pelayanan dasar, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan, tetap menjadi prioritas utama.
Sepanjang 2025, dua sektor tersebut menunjukkan capaian signifikan, baik dari sisi anggaran maupun realisasi program.
Pendidikan sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan
Bagi Mas Dhito, pendidikan merupakan kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Kediri. Karena itu, berbagai kebijakan strategis di sektor ini tetap dilanjutkan, termasuk keberlangsungan SMA Dharma Wanita Boarding School yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ia menegaskan, keberadaan sekolah tersebut tidak akan diabaikan meski kini terdapat program sekolah rakyat dari pemerintah pusat.
“Pendidikan, hari ini walaupun sudah ada sekolah rakyat, saya tidak akan pernah melupakan adik-adik yang sudah masuk SMA Dharma Wanita boarding school. Jadi Kabupaten Kediri bisa dibilang punya dua sekolah rakyat,” ujarnya.
Komitmen tersebut tercermin dari alokasi anggaran beasiswa pendidikan yang pada 2025 mencapai Rp30 miliar—naik Rp4 miliar dibanding tahun sebelumnya. Meski kondisi keuangan daerah terbatas, anggaran beasiswa tetap dipertahankan pada 2026.
“Beasiswa kita tidak kurangi. Kita masih anggarkan Rp30 miliar per tahun. Kita jaga, karena ini mandatory spending, wajib daerah punya beasiswa untuk warganya,” tegasnya.
Selain beasiswa, persoalan tenaga pendidik juga menjadi perhatian serius. Hingga akhir 2025, sebanyak 2.208 guru honorer telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara 1.585 guru lainnya diangkat sebagai PPPK paruh waktu, termasuk 579 tenaga kependidikan.
Bagi guru honorer yang belum terakomodasi dalam skema PPPK—baik yang terdata dalam Dapodik maupun non-database—pemerintah daerah tetap memberikan perhatian melalui insentif serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Hal serupa juga diberikan kepada guru madrasah diniyah (madin). Pada 2025, sebanyak 9.500 guru madin menerima insentif dan perlindungan jaminan sosial. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 12.000 orang pada 2026.
Tak hanya fokus pada sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur pendidikan juga terus dilakukan. Sepanjang 2025, Pemkab Kediri telah menyelesaikan rehabilitasi 104 satuan pendidikan tingkat SD dan SMP. Program ini akan terus berlanjut pada tahun berikutnya.
“Membangun sekolah tetap kita lakukan,” tambahnya.
UHC Digenjot, Mutu Layanan Kesehatan Ditingkatkan
Di sektor kesehatan, capaian Universal Health Coverage (UHC) terus dikejar. Berbagai langkah strategis dilakukan, termasuk kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk mengaktifkan kembali segmen PBI-JK yang sebelumnya dinonaktifkan secara massal pada pertengahan hingga akhir 2025.
Pada 2025, Pemkab Kediri mengalokasikan anggaran sebesar Rp143 miliar untuk mendukung program UHC. Hasilnya, hingga akhir tahun capaian UHC mencapai 98,72 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,12 persen.
Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, anggaran UHC pada 2026 dinaikkan menjadi Rp165,5 miliar.
Capaian jaminan kesehatan ini juga dibarengi dengan peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan. Selain pembangunan gedung baru RSUD (RSKK Pelem) dan peningkatan kompetensi tenaga medis serta paramedis, pemerintah daerah juga menambah jumlah Puskesmas rawat inap.
Kini, terdapat 13 Puskesmas rawat inap yang melayani masyarakat di Kabupaten Kediri.
Mas Dhito menekankan bahwa kualitas pelayanan harus menjadi perhatian utama. Ia bahkan menegaskan tidak akan mentoleransi pelayanan yang tidak maksimal atau tidak ramah terhadap masyarakat.
“Saya tidak ada toleransi. Untuk Puskesmas di Kabupaten Kediri kalau pelayanannya dirasa tidak maksimal, masyarakat berhak untuk komplain,” tegasnya.
Komitmen tersebut menjadi penegasan bahwa meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kediri tetap berupaya menjaga kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
Di tengah kebijakan efisiensi dan tekanan fiskal, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fondasi pembangunan daerah—sekaligus bukti konsistensi kepemimpinan Mas Dhito di periode keduanya.
Bagikan Berita :
