KEDIRI – Peran mahasiswa sebagai agen perubahan kembali mengemuka dalam Seminar Hari Pendidikan dan Lokakarya Perkaderan yang digelar HMI Cabang Kediri, Selasa (2/5), di Dinas Pendidikan Kota Kediri. Forum ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam menjawab kesenjangan akses dan infrastruktur.
Mengusung tema “Good Education Governance (GEG) dan Gerakan Mahasiswa: Strategi Kolektif Mengatasi Disparitas Akses dan Infrastruktur Pendidikan”, kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, dan mahasiswa dalam satu forum dialog.
Ketua MD Kahmi Kota Kediri sekaligus anggota DPRD Kota Kediri, Imam W. Zakarsyi, dalam sambutannya mengajak peserta menengok sejarah panjang Kediri sebagai pusat pendidikan sejak masa lampau. Ia menegaskan bahwa tradisi keilmuan telah menjadi bagian dari identitas kota yang harus terus dijaga.
“Pendidikan itu seperti elevator—kita masuk, lalu naik ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.
Ia menekankan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keberlanjutan tradisi tersebut agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
Pandangan serupa disampaikan Ketua DPRD Kota Kediri, Dra. Firdaus. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di tangan pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.
“Semua yang hidup di Kota Kediri punya peran terhadap pendidikan,” tegasnya.
Firdaus mendorong mahasiswa tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi terlibat langsung di lapangan. Ia bahkan mengusulkan keterlibatan mahasiswa melalui pilot project di tiga kecamatan untuk memetakan kondisi riil sekolah, mulai dari sarana prasarana hingga kualitas pembelajaran.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga bagian dari solusi berbasis data.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Mandung Sulaksono, menyoroti tantangan pendidikan yang tidak hanya berkutat pada keterbatasan fasilitas, tetapi juga pola pikir masyarakat terkait stigma sekolah favorit.
Ia menegaskan, pemerintah saat ini fokus pada pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru serta penguatan sarana dan prasarana.
“Ini untuk menetralkan kesenjangan kesempatan antara yang mampu dan tidak mampu,” jelasnya.
Mandung juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan sebagai pembaruan regulasi lama. Raperda tersebut akan mengatur berbagai aspek, termasuk bantuan sosial pendidikan dan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu.
Di sisi lain, Ketua Umum HMI Cabang Kediri, Chanifan Ibadi, menilai persoalan pendidikan di Kota Kediri masih kompleks, termasuk masih tingginya angka putus sekolah dan belum optimalnya pendidikan inklusif bagi siswa difabel.
“Pendidikan di Kota Kediri masih membutuhkan perhatian serius, terutama untuk pendidikan inklusif,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan pemerintah dapat diperkuat melalui langkah konkret, seperti perluasan akses beasiswa dan jaminan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Forum ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan mahasiswa dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata.
Seminar ini diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi, melainkan menjadi titik awal lahirnya gagasan dan aksi nyata untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan di Kota Kediri.
