KEDIRI — Suasana serius namun penuh dinamika terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri yang digelar pada Selasa (2/7). Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama jajaran pimpinan DPRD, dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Tidak seperti biasanya dalam acara diputuskan digelar secara terbuka, kehadiran jurnalis justru mendapat pelarangan peliputan oleh salah satu petugas keamanan berpakaian hitam. “Tidak boleh meliput!,” ucapnya dengan nada tegas. Terkait hal ini disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, langsung menyatakan akan menegur bagian Pengamanan Dalam (Pamdal)
“Saya akan tegur bagian pamdal, karena rapat paripurna ini sifatnya terbuka,” terangnya. Dodi Purwanto selaku Ketua Komisi IV langsung menyampaikan permintaan maaf dan berharap ke depan akan lebih mampu bekerjasama dengan baik.
Terkait pandangan umum fraksi, disampaikan Murdi Hantoro yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri, menyampaikan. Bahwa seluruh fraksi sebanyak tujuh telah menyampaikan masukan dan sorotan penting atas usulan perubahan anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa perubahan APBD merupakan sesuatu yang wajar dan diperlukan, seiring berkembangnya kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Berita Terkait
“Perubahan ini bisa berupa penyesuaian anggaran, baik pengurangan, penambahan, maupun pergeseran. Semua pandangan fraksi akan kami himpun dan nantinya dijawab oleh Bupati pada rapat lanjutan,” ujar Murdi usai rapat.
Sorotan dan Masukan dari Fraksi
Fraksi NasDem melalui Suhairi Maghfur menyoroti kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp48 miliar (1,70%) dan meminta penjelasan rinci terkait sumber peningkatan tersebut. Di sisi lain, mereka menanyakan alasan pengurangan belanja daerah sebesar Rp6,9 miliar dan alokasi mana saja yang terdampak.
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya peningkatan anggaran untuk penanggulangan bencana seperti banjir, serta penanganan air bersih dan sanitasi. Mereka mengusulkan agar pembangunan Stadion Glora dibiayai secara bertahap dan transparan, tidak hanya dalam satu tahun anggaran.
Sementara itu, Fraksi PDIP melalui Mahfyra Shalsabella Hamydi mempertanyakan lonjakan kontribusi retribusi daerah yang naik sebesar 9,43 persen. Mereka menilai kenaikan ini cukup besar dan butuh penjelasan mendalam. PDIP juga mengangkat isu penurunan konsumsi rumah tangga, dan mendesak pemerintah agar menjaga daya beli masyarakat sebagai langkah konkret menghadapi inflasi.
Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Sumaryo memberikan apresiasi terhadap peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan pekerjaan umum. Kenaikan sebesar Rp22 miliar untuk pendidikan dan Rp7,6 miliar untuk infrastruktur diharapkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dari Fraksi PAN, Siswanto menekankan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengesampingkan sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Mereka menyoroti keterbatasan fasilitas layanan kesehatan, terutama bagi pasien rujukan yang harus ke rumah sakit di luar daerah. Masalah pelayanan BPJS juga disorot, termasuk kesulitan akses layanan rawat inap akibat kendala administratif di rumah sakit.
Fraksi Demokrat (oleh Yohan Mandala W, SE, MM), Fraksi PKB (oleh Ahmad Ahla), dan Fraksi Golkar (oleh Anang Prakasa, S.Sos) turut memberikan pemandangan umum mereka dalam rapat tersebut. Ketiganya memberikan catatan penting agar perubahan anggaran tahun 2025 benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Kediri.
Semua masukan dari fraksi-fraksi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkab Kediri sebelum menyusun keputusan final terhadap perubahan APBD 2025. Rapat paripurna lanjutan dijadwalkan dalam waktu dekat, di mana Bupati akan memberikan tanggapan resmi atas semua pandangan yang telah disampaikan.
jurnalis : Neha Hasna Maknuna
