KEDIRI – Terkait iuran dikenakan setiap siswa dikelola melalui komite, mendapatkan kritik tajam dari politisi senior PDI Perjuangan Kota Kediri, Soedjoko Adi Poerwanto. Menurutnya, seiring berdirinya Forum Komite Sekolah SD dan SMP Kota Kediri. Dituding hanya sebagai ajang terselubung pengumpulan dana, namun tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.
“Bila saya boleh berpendapat, forum komite sekolah ini dibubarkan saja. Buat apa didirikan justru menambah masalah bagi para wali murid. Setiap permasalahan di sekolah, cukup orang tua wali murid melalui paguyuban dan pihak sekolah yang menyelesaikan. Patut diduga hanya sebagai ajang pungli,” terangnya.
Joko Koreng demikian sapaan akrabnya, saat acara konsolidasi bersama ratusan kader PDI Perjuangan dihadiri calon Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, Minggu malam di kediamannya. Menyebutkan, anggaran untuk pendidikan lebih dari 1,2 triliun bersumber APBD, dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan sesuai pengajuan pemerintah kota.
“Saya ini anggota badan anggaran, jadi sangat tahu besaran anggaran diajukan pihak pemerintah kota. Orang tua sudah diminta membayar iuran kelas, sekarang diminta iuran untuk komite, belum lagi iuran untuk SKAL. Jika perlu kegiatan wisata tematik ini digratiskan saja. APBD kita masih mampu membiayai daripada SILPA,” tegasnya.
Dikutip usai pelantikan dirinya sebagai Ketua Forum Komite Sekolah SD dan SMP Kota Kediri, Setyohadi menyampaikan. Kehadiran forum ini fokus pada peningkatan mutu pendidikan di Kota Kediri melalui beberapa upaya.
Diantaranya meningkatkan komunikasi antar komite sekolah, melakukan psikotes kepada siswa baru untuk memetakan minat dan bakat siswa, serta membuat klinik belajar sebagai wadah dalam memberikan pelajaran tambahan bagi murid yang perlu mendapatkan bimbingan ekstra.
“Banyak sekali kegiatan di luar sekolah di luar kemampuan sekolah yang tidak tercover BOS, misal perlombaan tingkat nasional dan internasional. Kita bisa mengkomunikasikan lebih baik,” terangnya.
Terkait keberadaan forum ini, Supriyo mewakili Aliansi Kediri Bersatu yang juga pengurus Paguyuban Orang Tua Siswa (Pagos) di SMPN 1 Kota Kediri berpendapat. Bahwa pihaknya berharap, adanya keterbukaan terkait penarikan iuran terhadap orang tua siswa.
“Saya sudah sampaikan kepada Pak Tyok (Setyohadi, red) agar dibuatkan rincian penggunaan anggaran. Harus ada surat resmi disampaikan kepada wali murid, jangan cuma sekedar ucapan dengan menentukan besaran iuran. Saya mendukung bila forum komite ini dibubarkan saja, karena tidak efektif dan tanpa dasar hukum yang jelas,” terangnya.
editor : Nanang Priyo Basuki
