KEDIRI — Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Data Dinas Tenaga Kerja yang merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, TPT Kabupaten Kediri pada 2025 berada di angka 4,71 persen, menurun dibandingkan periode sebelumnya.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menjelaskan bahwa tren pengangguran sempat mengalami peningkatan pada masa pandemi. Pada 2021, TPT tercatat sebesar 5,15 persen, lalu melonjak menjadi 6,83 persen pada 2022.
“Lonjakan itu terjadi akibat dampak Covid-19. Namun, sejak 2024 hingga 2025, jumlah pengangguran berhasil ditekan hingga sekitar 11.000 jiwa,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, penurunan tersebut menjadi indikator bahwa berbagai program intervensi di sektor ketenagakerjaan mulai berjalan efektif. Program yang dijalankan mencakup peningkatan kompetensi tenaga kerja hingga penguatan sistem informasi pasar kerja melalui aplikasi E-Kerjo.
Selain itu, Pemkab Kediri juga mendorong kebijakan strategis lain, seperti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pencari kerja. Upaya hilirisasi penciptaan lapangan kerja dilakukan melalui program padat karya dan pelaksanaan job fair secara berkala.
Dari sisi anggaran, pemerintah daerah mengalokasikan lebih dari Rp14,44 miliar untuk mendukung berbagai program penurunan TPT. Anggaran tersebut digunakan untuk pelatihan, penempatan tenaga kerja, hingga fasilitasi bagi dunia usaha.
Mas Dhito—sapaan akrab bupati—menegaskan, strategi keberlanjutan juga telah disiapkan. Di antaranya melalui pemberian insentif kepada pelaku usaha, kemudahan perizinan, serta penyusunan roadmap tenaga kerja makro periode 2026–2030.
“Harapannya, ke depan angka pengangguran di Kabupaten Kediri bisa lebih rendah dari rata-rata provinsi, yang saat ini berada di kisaran 3,88 persen,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa penurunan TPT tidak hanya dilihat dari sisi statistik, tetapi juga dari kualitas pekerjaan yang diperoleh masyarakat, termasuk aspek keberlanjutan dan kelayakan kerja.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Ibnu Imad, menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Kolaborasi ini dinilai mampu membuat intervensi kebijakan lebih tepat sasaran.
Ia juga menyoroti pentingnya momentum dalam pelaksanaan job fair. Menurutnya, waktu penyelenggaraan yang berdekatan dengan masa kelulusan sekolah menjadi faktor strategis dalam memperluas peluang kerja.
“Kami jadwalkan job fair sekitar Mei. Waktu ini dinilai efektif untuk menjembatani lulusan baru dengan dunia kerja,” tandasnya.
Bagikan Berita :
