KEDIRI – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa informasi mengenai penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah tidak benar atau hoaks. Melalui kanal resminya, BGN memastikan program nasional tersebut tetap berjalan meskipun di sejumlah daerah terdapat kendala teknis yang berdampak pada pelaksanaannya.
Salah satu kendala yang muncul berasal dari proses administrasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) pada beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kondisi tersebut disebut turut memengaruhi proses pencairan anggaran di lapangan.
“Masih banyak dapur SPPG yang terkendala pencairan karena ada perubahan PPK di tingkat pusat. Namun tidak ada perintah penghentian program. Saat ini terus dilakukan pembenahan tata kelola,” ujar Imam Wihdan Zakarsy, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Kediri, saat dikonfirmasi, kemarin.
Meski demikian, sejumlah laporan dari masyarakat menyebutkan masih terdapat siswa di Kabupaten Kediri yang belum menerima manfaat Program MBG. Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait kesenjangan penerimaan bantuan di kalangan siswa maupun antar sekolah.
Aktivis LSM Kediri, Dono Utomo, menilai distribusi program perlu dilakukan secara merata agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Menurutnya, apabila terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan, pemerintah perlu memastikan solusi yang adil dan terukur.
“Program nasional semestinya dapat dirasakan secara merata. Jika ada kendala dalam pelaksanaan, perlu ada kebijakan yang jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penerimaan di lapangan,” ujarnya, dikonfirmasi Senin (08/06).
Dono juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk aspek keamanan pangan dan mekanisme pengawasan. Ia mengaku telah menyampaikan kepada pihak sekolah agar anaknya yang bersekolah di SDN Kaliboto 2 Tarokan tidak mengikuti program tersebut untuk sementara waktu.
“Tujuannya tentu baik, yaitu memperbaiki gizi dan menekan angka stunting. Namun pelaksanaannya tetap harus dievaluasi secara menyeluruh agar manfaatnya benar-benar optimal,” katanya.
Kritik pernah disampaikan mantan Ketua BEM-KM UGM, Tiyo Ardianto dengan istilah ‘Program Maling Berkedok Gizi‘, Tomo berharap dijalankan dengan pengawasan yang ketat, transparan serta berbasis data yang akurat.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan berbagai kebutuhan sektor pendidikan dan pembangunan daerah lainnya yang masih memerlukan perhatian, seperti perbaikan ruang kelas, infrastruktur jalan, dukungan bagi UMKM, hingga bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
“Program ini harus dijalankan dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang ketat, dan mempertimbangkan berbagai kebutuhan publik lainnya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Hingga kini, pemerintah pusat melalui BGN menegaskan bahwa MBG tetap berlangsung. Berbagai pembenahan administrasi dan tata kelola disebut terus dilakukan guna memastikan program prioritas nasional tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
