KEDIRI – Harapan itu akhirnya mengetuk pintu. Di tengah semangat pagi yang menghangatkan kawasan Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi Kabupaten Kediri, langkah-langkah kecil para siswa mengawali babak baru kehidupan mereka. Selasa (14/7), rangkaian Open House dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) resmi dibuka, menandai dimulainya perjalanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui sekolah berkonsep boarding school yang sepenuhnya gratis.
Suasana pembukaan berlangsung meriah. Panggung utama berdiri megah menyambut kedatangan para siswa bersama orang tua mereka. Momen ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol lahirnya harapan baru bagi pemerataan pendidikan di Kabupaten Kediri.
Peresmian kegiatan tersebut mendapat perhatian langsung dari Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Didampingi jajaran Forkopimda dan sejumlah instansi terkait, Mas Dhito—sapaan akrabnya—meninjau berbagai fasilitas sekolah untuk memastikan seluruh sarana siap digunakan sebelum proses belajar mengajar dimulai.
Tak hanya melihat bangunan, Mas Dhito juga mengecek secara rinci fasilitas pendukung, mulai dari asrama, kamar mandi, layanan katering, sistem pengelolaan sampah hingga kesiapan mitigasi apabila terjadi pemadaman listrik.
“Alhamdulillah hari ini MPLS di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Tadi kami melihat langsung kondisi asrama hingga kamar mandi. Saya juga memastikan kateringnya, pengelolaan sampahnya, sampai mitigasi jika listrik padam. Persoalan di boarding school biasanya justru muncul dari hal-hal kecil seperti ini, sehingga harus benar-benar diperhatikan,” ujar Mas Dhito.
Menurutnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari megahnya bangunan atau banyaknya siswa yang diterima, tetapi dari kualitas pengelolaan sehari-hari yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh penghuni asrama.
Mas Dhito juga menegaskan bahwa proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya. Tidak ada sistem seleksi ataupun persaingan nilai akademik. Pemerintah menerapkan pola penjangkauan langsung terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4, terutama mereka yang putus sekolah atau belum melanjutkan pendidikan.
“Ini bukan soal memenuhi kuota. Yang paling penting sekolah ini berjalan sesuai harapan Bapak Presiden. Percuma jumlah siswanya banyak kalau pelaksanaannya tidak maksimal. Kepada para orang tua, percayakan anak-anak kepada kami. Insyaallah Pemerintah Kabupaten Kediri bersama pemerintah pusat akan memberikan layanan terbaik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri, Fadeli, M.Pd., menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi sebenarnya telah mulai beroperasi sejak tahun sebelumnya dengan 99 siswa jenjang SMA kelas X.
Keunikan sekolah ini, kata Fadeli, terletak pada mekanisme penerimaan siswa yang sama sekali tidak menggunakan sistem seleksi.
“Di Sekolah Rakyat tidak ada istilah penerimaan siswa baru, tetapi penjangkauan. Data berasal dari Kementerian Sosial untuk keluarga miskin desil 1 dan 2, kemudian diverifikasi langsung oleh pendamping PKH bersama Dinas Sosial Kabupaten Kediri. Jadi benar-benar tidak ada tes maupun seleksi,” jelasnya.
Pada tahun ajaran 2026, Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Kediri akan menampung 312 siswa, terdiri atas 24 siswa SD, 170 siswa SMP, dan 118 siswa SMA.
Awalnya, kuota setiap jenjang dirancang sebanyak 90 siswa. Namun karena proses menjaring peserta didik usia sekolah dasar tidak mudah, sebagian kuota dialihkan ke jenjang SMA.
Untuk mendukung proses belajar di tingkat SD, pihak sekolah membagi pembelajaran menjadi tiga kelompok kelas. Setiap kelompok akan didampingi guru khusus agar proses pembelajaran berlangsung lebih optimal.
Fadeli juga memastikan seluruh peserta didik baru telah siap menempati asrama. Khusus siswa SD, sementara waktu akan tinggal di asrama SMP mengingat pembangunan asrama SD masih dalam tahap penyelesaian akhir.
Rangkaian MPLS dijadwalkan berlangsung hingga 31 Juli 2026. Setelah itu, siswa akan mengikuti program matrikulasi pada 1 Agustus sebagai proses penyamaan kemampuan sebelum memasuki pembelajaran reguler.
Di balik kesiapan fasilitas yang semakin lengkap, pihak sekolah masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan tenaga pendidik.
Saat ini mayoritas guru berasal dari jenjang SMA. Karena Sekolah Rakyat kini juga membuka layanan pendidikan SD dan SMP, pihak sekolah telah mengusulkan tambahan tenaga pengajar kepada Pemerintah Kabupaten Kediri, meliputi enam guru kelas SD, satu guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta 13 guru mata pelajaran untuk jenjang SMP.
Mengakhiri kunjungannya, Mas Dhito bersama jajaran kembali berkeliling meninjau lingkungan sekolah. Mulai dari kawasan asrama, kantin, hingga fasilitas penunjang lainnya diperiksa secara langsung guna memastikan seluruh sarana benar-benar siap mendukung kehidupan para siswa selama menempuh pendidikan.
Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Kediri diharapkan menjadi lebih dari sekadar institusi pendidikan. Ia hadir sebagai ruang tumbuh bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses, sekaligus menjadi bukti bahwa kolaborasi pemerintah dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih setara.
Di tempat inilah, ribuan mimpi mulai disusun. Bukan sekadar belajar membaca dan berhitung, tetapi juga menanamkan keberanian untuk mengubah nasib, membangun karakter, dan menatap masa depan dengan harapan baru.
Jurnalis: Yulita Dyah Kusumasari
