Perjalanan pemerintahan Kota Kediri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pimpinan, tetapi juga oleh kemampuan jajaran birokrasi menerjemahkan visi politik menjadi program, pelayanan, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
oleh Nanang Priyo Basuki – jurnalis kediritangguh
Dalam catatan redaksi, terdapat tiga figur birokrasi yang memiliki posisi strategis dalam perjalanan pemerintahan saat ini. Mereka adalah Endang Kartika Sari, yang kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Kediri; HM. Anang Kurniawan, yang saat ini menjabat Sekretaris DPRD Kota Kediri; serta HM. Bambang Priambodo, yang kini dipercaya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kediri.
Ketiganya memiliki rekam perjalanan karier birokrasi yang panjang dan berada pada simpul penting tata kelola pemerintahan. Peran tersebut menjadi semakin strategis ketika pemerintahan Vinanda Prameswati memasuki fase konsolidasi, penataan organisasi, hingga penerjemahan visi kepemimpinan ke dalam kerja birokrasi.
Sejak Vinanda Prameswati dilantik sebagai Wali Kota Kediri, ketiga figur tersebut tercatat terus berada dalam orbit perjalanan pemerintahan. Mereka bukan sekadar pelaksana administratif, tetapi berada pada posisi yang memungkinkan terjadinya kesinambungan antara kebijakan pimpinan daerah, mesin birokrasi, pengelolaan sumber daya aparatur, hingga hubungan kelembagaan.
Endang Kartika Sari sehari-hari menjabat Kepala Dinas PUPR memiliki posisi sentral dalam memastikan roda birokrasi tetap bergerak. Sekda merupakan salah satu simpul utama yang mengoordinasikan perangkat daerah dan memastikan kebijakan kepala daerah dapat diterjemahkan menjadi agenda pemerintahan.
Sementara Abah Alle sapaan akrab Anang Kurniawan, melalui posisinya sebagai Sekretaris DPRD, berada pada ruang strategis yang berkaitan dengan hubungan kerja antara unsur legislatif dan eksekutif. Sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembahasan berbagai agenda pembangunan daerah.
Adapun Abah BP sapaan Bambang Priambodo melalui jabatannya di BKPSDM memiliki peran yang tidak kalah menentukan. Sebab, pemerintahan yang ingin bergerak cepat pada akhirnya tetap membutuhkan aparatur yang tepat, kompeten, profesional, serta ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi.
Ketiga posisi tersebut memperlihatkan satu hal penting: pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan politik seorang kepala daerah. Visi kepemimpinan harus ditopang oleh mesin birokrasi yang mampu bekerja, beradaptasi, dan menghasilkan capaian terukur.
Karena itu, bila pemerintahan Kota Kediri ingin benar-benar meneguhkan paradigma “Pemerintahan Berbasis Kinerja dan Hasil”, maka ukuran keberhasilannya bukan semata-mata banyaknya program yang diluncurkan ataupun banyaknya kegiatan yang dilaksanakan.
Ukuran sesungguhnya adalah apa yang berubah, apa yang selesai, apa yang membaik, dan apa yang dirasakan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, keberadaan Endang, Abah Alle, dan Abah BP menjadi menarik untuk dicermati. Ketiganya berada pada tiga ruang berbeda—koordinasi birokrasi, dukungan kelembagaan legislatif, serta pengelolaan aparatur—namun memiliki satu titik temu: menjaga agar mesin pemerintahan tetap berjalan dan visi kepala daerah dapat diterjemahkan menjadi kinerja nyata.
Pada akhirnya, sejarah sebuah pemerintahan tidak hanya ditulis melalui pidato dan janji politik. Ia akan dikenang melalui hasil kerja.
Dan di situlah tantangan pemerintahan Mbak Nanda sapaan akrab Vinanda Prameswati: memastikan setiap kebijakan memiliki ukuran kinerja, setiap program menghasilkan manfaat, dan setiap kerja birokrasi bermuara pada kepentingan masyarakat.
Sebab pemerintahan yang kuat bukan yang paling banyak berbicara tentang kinerja, melainkan yang mampu membuktikan hasilnya.
‘Selamat bekerja semoga Kediri Mapan sesuai harapan warganya’.
