KEDIRI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat terus disosialisasikan kepada masyarakat. Kali ini, kegiatan sosialisasi digelar di Balai Desa Sumberagung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Senin (9/3), bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI.
Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat serta mekanisme pelaksanaan program yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi sekaligus memberi dampak ekonomi bagi daerah.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menjelaskan bahwa program MBG memiliki sejumlah tujuan strategis. Selain untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi, memberdayakan pemasok bahan pangan lokal, serta membuka peluang lapangan pekerjaan di daerah.
“Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan supplier daerah dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga diberi ruang untuk berdialog secara langsung. Melalui sesi tanya jawab yang berlangsung terbuka, para tokoh masyarakat, peserta, hingga wartawan dapat menyampaikan pertanyaan, kritik, maupun masukan terkait pelaksanaan program MBG, khususnya di wilayah Kabupaten Kediri.
Nurhadi menegaskan bahwa berbagai masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan program agar ke depan dapat berjalan lebih optimal.
“Pada kegiatan ini kami tidak hanya menyampaikan manfaat program MBG, tetapi juga menerima kritik dan saran dari masyarakat sebagai bahan perbaikan program ke depan,” katanya.
Sejumlah isu turut mengemuka dalam sesi diskusi, termasuk potensi permasalahan yang mungkin muncul, seperti kekhawatiran terhadap kualitas makanan yang disediakan. Menurut Nurhadi, berbagai pertanyaan tersebut menjadi catatan penting untuk memastikan program berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Terkait pertanyaan mengenai keterlibatan Polri yang disebut memiliki jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak dalam program MBG, Nurhadi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari skema yang diatur oleh Badan Gizi Nasional.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak hanya melibatkan Polri, tetapi juga berbagai organisasi dan pihak lain, termasuk PBNU, Muhammadiyah, serta pemerintah daerah.
“Selama pendirian dapur mengikuti SOP dan mampu mengakomodasi kearifan lokal, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja dan penggunaan supplier lokal, maka itu menjadi bagian dari upaya bersama menyukseskan program MBG,” jelasnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami tujuan program MBG sekaligus turut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaannya di daerah.
