KEDIRI – Komite Masyarakat Peduli Pendidikan akhirnya menyambangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Kediri pada Rabu (18/6), setelah sempat menunda agenda sebelumnya. Kedatangan mereka membawa misi mulia: mendorong pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bersih, adil, dan bebas dari praktik titipan.
Kepala Cabdindik Kediri, Adi Prayitno, melalui Kasi SMK Sidik Purnomo, menyampaikan apresiasinya atas dukungan tersebut. Ia menegaskan komitmen lembaganya untuk menyelenggarakan PPDB sesuai dengan petunjuk teknis, secara profesional dan terbuka.
“Masukan dari masyarakat seperti ini mendorong kami untuk lebih serius dan hati-hati, terutama dalam penerapan teknis PPDB,” ungkap Sidik.
Menurutnya, dinamika yang terjadi di lapangan menjadi bahan evaluasi penting. Dengan pembentukan panitia baru yang lebih kompeten, pihaknya optimistis pelaksanaan PPDB tahun depan tidak hanya akan membaik di Kediri, tetapi juga di seluruh Jawa Timur. Ia juga menyebut bahwa perubahan regulasi tiap tahun merupakan bentuk respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
Berita Terkait
Sementara itu, perwakilan Komite Masyarakat Peduli Pendidikan, Willy Wipratama, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan transparansi dalam sistem PPDB. Ia menekankan pentingnya sistem penerimaan siswa yang berbasis pada prestasi akademik, bukan titipan.
“Kami hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada Kepala Dinas agar PPDB 2025 berlangsung bersih dari praktik titip-menitip. Anak yang memang pintar dan memiliki nilai tinggi seharusnya bisa masuk sekolah favorit tanpa harus menyuap atau menitip,” ujar Willy.
Willy juga menyoroti praktik pungutan di sekolah negeri yang dikemas dengan sebutan infak atau sumbangan. Ia menegaskan bahwa jika itu benar-benar bersifat sukarela, maka tidak seharusnya menjadi kewajiban bulanan yang membebani orang tua, terutama dari keluarga kurang mampu.
Di akhir pernyataannya, Willy menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses PPDB. Jika ditemukan indikasi kecurangan atau penyimpangan, mereka siap menggelar aksi sebagai bentuk protes dan kontrol sosial terhadap sistem pendidikan.
jurnalis : Anisa Fadila
