KEDIRI — Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri yang digelar Rabu (11/2) harus berjalan tanpa kehadiran Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati. Ketidakhadiran kepala daerah tersebut berdampak pada tertundanya agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menjelaskan bahwa wali kota sebenarnya telah dijadwalkan hadir. Namun, undangan mendadak dari Gubernur Jawa Timur membuat agenda tersebut batal dihadiri langsung oleh wali kota.
“Memang sedianya beliau akan hadir, tetapi karena ada undangan mendadak dari Ibu Gubernur Jawa Timur, sehingga beliau mewakilkan kepada kami,” ujar Ferry.
Penjelasan serupa disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri, Ronny Yusianto, usai rapat. Menurutnya, persoalan yang muncul dalam pembahasan Pokir perlu dikaji bersama melalui koordinasi lanjutan agar seluruh usulan dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Ronny menegaskan bahwa proses perencanaan dan penganggaran memiliki tahapan yang jelas, termasuk melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Karena itu, setiap usulan harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam regulasi, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) beserta aturan turunannya.
“Makanya ini perlu duduk bersama, bagaimana baiknya. Tetapi saya rasa semua harus mengikuti peraturan yang ada, seperti Permendagri dan turunan-turunan yang mengikutinya,” tegas Ronny.
Sementara itu, berdasarkan laporan Pansus Pokir, tidak seluruh usulan anggota DPRD melalui kelompok masyarakat (Pokmas) mengalami penolakan. Tercatat setidaknya tiga anggota dewan telah menerima pencairan anggaran melalui skema Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Salah satunya adalah Katino dari Fraksi Gerindra.
Katino membenarkan bahwa terdapat perbedaan mekanisme pencairan di antara anggota dewan. Namun, ia menegaskan tidak ada ketimpangan dalam realisasi anggaran.
“Ada juga anggota DPRD yang dialihkan di Perubahan Anggaran, sehingga tidak cair di awal. Jadi sebetulnya tidak ada kesenjangan. Ini lebih kepada persoalan administrasi dan kesiapan dari teman-teman,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila dokumen telah siap dalam APBD murni, maka anggaran dapat langsung dicairkan. Sebaliknya, jika belum siap, maka dialihkan melalui PAK. Menurutnya, hal tersebut tetap sah selama telah didokumentasikan dan disahkan menjadi bagian dari APBD.
“Ketika sudah didokumenkan dalam PAK dan sudah dibukukan serta ditandatangani bersama menjadi APBD, maka itu dijalankan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Kediri, Dra. Firdaus, menyatakan bahwa DPRD sebenarnya ingin menyampaikan secara langsung rekomendasi hasil kerja Pansus kepada wali kota. Politisi senior PAN yang akrab disapa Kak Ido itu menilai perlu adanya kejelasan sikap dan arah kebijakan dari kepala daerah.
“Kita perlu wacana itu jelas dan konkret, kemudian yang dikehendaki seperti apa oleh kepala daerah. Pada saat Pansus tidak ada kesepakatan karena OPD tidak bisa memberikan keputusan secara konkret. Maka dari itu, karena OPD di bawah naungan wali kota, kita panggil wali kota untuk koordinasi,” terangnya.
Terkait kemungkinan penggunaan Hak Angket oleh DPRD, Firdaus menyampaikan bahwa langkah tersebut belum menjadi opsi saat ini. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif.
“Masih kita undang meski harus sampai tiga kali. Kita ini mitra pemerintahan yang seharusnya selalu bersinergi. Kita menjalankan fungsi sebagai controller, budgeting, dan pembuat peraturan daerah,” tegasnya.
Dengan tertundanya penyampaian laporan Pansus Pokir, DPRD berharap koordinasi lanjutan dapat segera dilakukan agar pembahasan berjalan konstruktif dan sesuai aturan. Sinergi antara pemerintah kota dan DPRD dinilai menjadi kunci agar proses perencanaan dan penganggaran tetap transparan serta akuntabel.
