KEDIRI — Pemerintah Kota Kediri memperkuat pelaksanaan Program MBG melalui rapat koordinasi evaluasi yang digelar di Ruang Joyoboyo, Rabu (15/4/2026). Forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program berjalan optimal, tepat sasaran, sekaligus menjawab berbagai tantangan di lapangan.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menegaskan bahwa evaluasi menjadi kunci untuk mengukur capaian sekaligus merumuskan perbaikan ke depan. Ia menekankan bahwa program MBG tidak sekadar agenda rutin, melainkan memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat.
“Program ini bertujuan memastikan anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu, mendapatkan asupan gizi yang sesuai. Jika kebutuhan gizi terpenuhi, maka kualitas generasi yang dihasilkan juga akan meningkat,” ujarnya.
Selain aspek kesehatan, program MBG juga dinilai memberikan dampak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program semakin efektif dan bermanfaat.
Dalam arahannya, wali kota juga menyoroti pentingnya standar mutu dan keamanan pangan. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memenuhi dua sertifikasi utama, yakni Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).
Ia juga menekankan peran yayasan atau mitra pelaksana dalam memastikan kelayakan sarana dan prasarana, sesuai pedoman dari Badan Gizi Nasional. Di sisi lain, penyusunan menu harus mengacu pada ketentuan Kementerian Kesehatan, termasuk pemilihan bahan baku yang layak dan pengujian cepat terhadap makanan.
“Informasi terkait kandungan gizi, waktu pengolahan, hingga batas konsumsi juga perlu disampaikan dengan jelas kepada penerima manfaat,” ungkapnya.
Tak kalah penting, kesiapan sumber daya manusia, termasuk relawan SPPG, harus memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan agar pelayanan berjalan optimal.
Wali Kota Kediri menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi dan konsistensi seluruh pihak. Ia mengingatkan agar kualitas dan kuantitas makanan tetap terjaga, tanpa mengorbankan hak penerima manfaat.
“Tujuan program ini sangat mulia. Karena itu, sistem pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal,” tegasnya.
Bagikan Berita :
