KEDIRI — Selama enam hari terakhir, wajah Kota Kediri diwarnai persoalan klasik yang kembali mencuat: sampah menumpuk di sejumlah titik. Kondisi ini tak luput dari perhatian publik, dan Pemerintah Kota Kediri pun akhirnya angkat bicara.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri, Indun Munawaroh, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya layanan persampahan. Ia menegaskan, situasi tersebut bukanlah akibat kelalaian, melainkan imbas dari dinamika di lapangan.
Dalam konferensi pers, Indun menjelaskan bahwa aksi pemblokadean akses menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh warga Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto sejak Kamis lalu menjadi pemicu utama tersendatnya distribusi sampah. Akibatnya, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di berbagai titik mengalami penumpukan.
“Selama enam hari ini memang terjadi gangguan. Namun, kami pastikan tidak ada sedikit pun niatan dari pemerintah kota untuk mengabaikan pelayanan. Ini murni karena kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan,” ujar Indun.
Di hadapan awak media, Indun juga meluruskan isu yang beredar terkait dugaan janji kompensasi dari Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati. Ia menegaskan, kabar tersebut tidak benar dan tidak pernah disampaikan secara resmi.
“Tidak ada pernyataan dari Mbak Wali terkait pemberian kompensasi sebesar Rp2 juta. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen memperhatikan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Indun mengingatkan bahwa sejak tahun 2009, Pemerintah Kota Kediri secara konsisten telah menyalurkan kompensasi kepada warga terdampak, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Pemerintah kota kini mengedepankan pendekatan dialogis untuk meredam situasi. Indun berharap, komunikasi yang dibangun secara humanis dapat membuka jalan menuju penyelesaian.
“Kami akan kembali bertemu perwakilan warga. Harapannya, melalui mediasi hari ini, akses menuju TPA bisa segera dibuka kembali,” pungkasnya.
