JAKARTA — Aksi mahasiswa yang digelar di Jakarta pada Selasa, 18 Agustus 2026, menjadi sorotan setelah massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah elemen mahasiswa berupaya menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Aksi yang mengusung tema “Merebut Kemerdekaan” tersebut membawa sejumlah tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria, kebijakan pembangunan, otonomi daerah, penanganan bencana, hingga keterlibatan TNI-Polri di ruang sipil.
Ketegangan terjadi ketika massa berhadapan dengan aparat yang membatasi penggunaan kawasan Bundaran HI sebagai lokasi demonstrasi. Laporan dari lapangan menyebut sempat terjadi adu argumen serta saling dorong antara mahasiswa dan aparat.
Mahasiswa Gelar Aksi “Merebut Kemerdekaan”
Aksi tersebut digelar sehari setelah peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia. BEM UI menyebut tema “Merebut Kemerdekaan” digunakan untuk menyoroti berbagai persoalan struktural yang dinilai masih membuat sebagian masyarakat belum merasakan kemerdekaan secara penuh.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan persoalan tersebut terdapat di berbagai sektor dan wilayah. Ia juga menyinggung kondisi di sejumlah daerah, termasuk Aceh, Kalimantan, dan Papua.
Massa aksi disebut berasal dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk UI, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Institut Pertanian Bogor (IPB), serta elemen mahasiswa lainnya. Rombongan mahasiswa bergerak dari kawasan UI Depok menuju Jakarta sebelum berkonsentrasi di sekitar Bundaran HI.
Delapan Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa delapan tuntutan utama.
Pertama, mahasiswa menyerukan penghentian apa yang mereka sebut sebagai “penjajahan negara atas rakyat sendiri”.
Kedua, mereka mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketiga, mahasiswa menuntut pelaksanaan reforma agraria.
Keempat, mereka meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Kelima, mahasiswa meminta evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), sekaligus mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Keenam, mereka menolak pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta meminta penguatan kembali otonomi daerah.
Ketujuh, mahasiswa meminta penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta percepatan pemulihan daerah terdampak bencana.
Kedelapan, mereka mendesak penghentian tindakan represif dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil serta pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP).
Rangkaian tuntutan tersebut menunjukkan bahwa aksi tidak hanya berfokus pada satu kebijakan. Isu yang dibawa mencakup persoalan kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan, pembangunan, hubungan pusat-daerah, hingga demokrasi dan ruang sipil.
Ketegangan Terjadi di Sekitar Bundaran HI
Situasi di lapangan kemudian memanas ketika massa mahasiswa berhadapan dengan aparat keamanan.
Laporan menyebut mahasiswa sempat tertahan di sekitar kawasan Jalan Sudirman, dekat gedung UOB, sebelum bergerak menuju Bundaran HI. Perdebatan muncul antara mahasiswa dan polisi mengenai penggunaan mobil komando serta pengeras suara untuk menyampaikan orasi.
Di kawasan Bundaran HI, juga dilaporkan terjadi saling dorong antara mahasiswa dan aparat. Peristiwa tersebut berlangsung ketika polisi berusaha menjaga pembatasan di kawasan yang menjadi salah satu titik penting aktivitas lalu lintas dan ekonomi Jakarta.
Namun, perkembangan situasi di lapangan bersifat dinamis. Karena itu, laporan mengenai jumlah massa, kondisi keamanan, dan potensi kericuhan perlu terus diverifikasi berdasarkan informasi terbaru dari pihak berwenang maupun laporan media di lapangan.
Polisi Minta Aksi Tidak Digelar di Bundaran HI
Persoalan lokasi menjadi salah satu titik utama perbedaan antara mahasiswa dan aparat.
Kepolisian sebelumnya menyampaikan bahwa Bundaran HI sebaiknya tidak digunakan sebagai lokasi demonstrasi. Polda Metro Jaya beralasan kawasan tersebut merupakan bagian penting dari aktivitas publik, mobilitas masyarakat, dan kegiatan ekonomi Jakarta. Polisi juga menawarkan lokasi lain sebagai tempat penyampaian aspirasi.
Sikap tersebut bukan pertama kali terjadi. Dalam aksi mahasiswa sebelumnya pada Juni 2026, polisi juga meminta massa tidak melakukan demonstrasi di Bundaran HI dan mengarahkan aksi ke lokasi seperti kawasan DPR/MPR dan Patung Kuda.
Dari perspektif kepolisian, pembatasan lokasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga aktivitas masyarakat dan kelancaran lalu lintas. Sementara bagi mahasiswa, Bundaran HI dipandang sebagai ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi kepada publik.
Perbedaan pandangan mengenai lokasi inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber ketegangan dalam aksi hari ini.
Massa Tetap Berupaya Menuju Bundaran HI
Meski mendapat pembatasan dari aparat, massa mahasiswa tetap berupaya mencapai kawasan yang telah ditetapkan sebagai titik aksi.
Sejumlah laporan menyebut rombongan mahasiswa tiba di sekitar kawasan Bundaran HI pada siang hari. Di lokasi tersebut, massa kemudian menyampaikan orasi dan membawa sejumlah spanduk serta tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Situasi tersebut membuat aparat melakukan pengamanan dan pengaturan massa di sejumlah titik. Polisi juga menyiapkan personel untuk mengantisipasi kemungkinan pergerakan massa dan menjaga kondisi tetap terkendali.
Isu Ekonomi Jadi Salah Satu Sorotan
Persoalan ekonomi menjadi salah satu bagian penting dari tuntutan mahasiswa.
Mereka meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Tuntutan tersebut berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan biaya kehidupan sehari-hari.
Selain persoalan harga, mahasiswa juga mempersoalkan sejumlah program dan kebijakan pemerintah. Evaluasi terhadap PSN serta tuntutan penghentian MBG dan KDMP menjadi bagian dari agenda aksi.
Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mempersoalkan hasil akhir suatu kebijakan, tetapi juga mempertanyakan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik.
Mahasiswa Soroti Ruang Sipil
Isu hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat juga menjadi salah satu tuntutan utama.
BEM UI mendesak penghentian tindakan yang mereka nilai represif serta intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil. Mereka juga meminta pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan.
Tuntutan tersebut menempatkan isu kebebasan sipil dan batas keterlibatan aparat keamanan dalam kehidupan masyarakat sebagai salah satu agenda utama demonstrasi.
Di sisi lain, kepolisian menyatakan pengamanan aksi dilakukan untuk menjaga keamanan peserta demonstrasi sekaligus masyarakat umum.
Dalam pemberitaan mengenai pengamanan aksi mahasiswa sebelumnya, Polda Metro Jaya menekankan pendekatan humanis dan persuasif serta menyatakan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilayani dan dijaga.
Aksi dan Hak Menyampaikan Pendapat
Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat dalam kehidupan demokratis. Persoalannya bukan semata-mata apakah mahasiswa boleh menyampaikan aspirasi, tetapi bagaimana hak tersebut dilaksanakan tanpa mengabaikan keselamatan dan hak masyarakat lainnya.
Dalam konteks aksi hari ini, dua kepentingan tersebut bertemu di ruang yang sama: mahasiswa ingin menyampaikan kritik di lokasi yang dianggap strategis, sedangkan aparat berkewajiban menjaga keamanan, mobilitas masyarakat, serta ketertiban umum.
Karena itu, penanganan aksi menjadi penting bukan hanya dari sisi keamanan, tetapi juga dari sisi penghormatan terhadap kebebasan berekspresi.
Dampak terhadap Lalu Lintas Jakarta
Penggunaan kawasan Bundaran HI sebagai titik konsentrasi massa berpotensi memengaruhi lalu lintas di Jakarta Pusat.
Sejumlah laporan menyebut kepadatan terjadi di sekitar jalur menuju Bundaran HI dan kawasan Sudirman-Thamrin ketika massa bergerak menuju lokasi aksi.
Kepolisian sebelumnya telah menerapkan pengaturan lalu lintas secara situasional dalam menghadapi aksi mahasiswa di kawasan Jakarta Pusat. Masyarakat yang melintas di sekitar lokasi demonstrasi diimbau memperhatikan perkembangan rekayasa lalu lintas dan menggunakan rute alternatif apabila diperlukan.
Apa yang Perlu Dipantau Selanjutnya?
Perkembangan aksi pada Selasa sore hingga malam menjadi hal yang perlu dipantau, terutama terkait apakah massa tetap bertahan di sekitar Bundaran HI, apakah terjadi eskalasi antara mahasiswa dan aparat, serta bagaimana respons pemerintah terhadap delapan tuntutan yang disampaikan.
Perlu pula dibedakan antara tuntutan yang merupakan sikap resmi organisasi mahasiswa dengan informasi atau klaim yang beredar di media sosial.
Dalam situasi demonstrasi yang berlangsung cepat, informasi mengenai jumlah peserta, pihak yang diamankan, tingkat kericuhan, dan kondisi lalu lintas dapat berubah. Karena itu, informasi tersebut sebaiknya tidak disimpulkan hanya berdasarkan unggahan media sosial yang belum terverifikasi.
Aksi “Merebut Kemerdekaan” pada akhirnya memperlihatkan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui seremoni, tetapi juga menjadi momentum bagi sebagian mahasiswa untuk mempertanyakan apakah prinsip kesejahteraan, keadilan, otonomi, dan kebebasan sipil telah dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Bagi pemerintah, tuntutan tersebut menjadi masukan sekaligus tantangan untuk menjelaskan kebijakan yang dipersoalkan. Bagi mahasiswa, aksi tersebut menjadi ruang untuk mempertahankan kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Yang menentukan bukan hanya seberapa besar aksi berlangsung, tetapi juga sejauh mana aspirasi yang disampaikan memperoleh respons dan tindak lanjut.
#takpernahpadam
