KEDIRI – Tanpa perencanaan yang matang, demikian ucap Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Sunarsiwi Ganik Pramana, usai melakukan sidak di lokasi pembangunan Alun-Alun Kota Kediri, kemarin. Bangunan penyekat, Lapak UMKM dibangun permanen, fasilitas parkir, hingga akses tangga ke lantai dua.
Tidak lepas dari catatan politikus PDI Perjuangan Kota Kediri yang memimpin sidak. Terkait bangunan menelan biaya Rp 23,5 miliar, bersumber APBD Kota Kediri.
Berdasarkan catatan, pihak Pemerintah Kota Kediri terkesan lambat saat menyelesaikan detail engineering design (DED). Atas konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Kota Kediri, harus selesai tahun ini.
Melalui Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri menganggarkan DED dengan nilai cukup fantastis sebesar Rp1,25 miliar. Mulai dari Produk Perencanaan berisi detail gambar kerja hingga tahapan pembangunan.
Ashari : Bangunan Tidak Sinergi
Dalam siaran pers-nya, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengemukakan pembangunan RTH Alun-Alun. Sebagai upaya memberikan kenyamanan aktivitas masyarakat, terlebih lagi untuk anak-anak.
“Kami ingin mengembalikan fungsi alun-alun seperti sedia kala. Anak-anak bisa bermain di sana dan banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Kami menggandeng arsitek Andra Matin untuk mendesain ulang,” katanya di Kediri, Rabu, 5 Oktober 2022.
Wali Kota menambahkan usulan untuk mengubah wajah alun-alun Kota Kediri disampaikan warga sekitar saat acara dialog bertajuk “Kopi Tahu”. Masyarakat menginginkan alun-alun tidak bersekat. Masyarakat juga berharap semakin banyak ruang terbuka hijau di Kota Kediri.
“Kami siapkan menjadi public space yang layak. Memang alun-alun ini tidak luas tapi kami desain tanpa sekat dan sedikit miring untuk menutupi bangunan di sisi utara. Jadi bangunannya tidak menonjol dan kesannya kita punya alun-alun yang luas,” kata dia.
Namun saat dilakukan sidak para wakil rakyat, terdapat sejumlah fakta dibongkar para wakil rakyat terkait pembangunan RTH ini. Disampaikan Ayub Wahyu Hidayatullah, bahwa rekomendasikan diberikan kepada eksekutif untuk mendesain ulang ternyata tidak dijalankan dengan baik.
“Ini seperti menghilangkan karakter Kota Kediri. Contohnya Patung Mayor Bismo merupakan sosok ikon pahlawan dari Kota Kediri. Kemudian penataan kuliner, bangunannya tersekat dan bakal terkesan kumuh. Karena terhalang pemandangan dan kurangnya ventilasi udara serta cahaya,” terang politikus senior PKS Kota Kediri.
Bahkan, anggota Komisi C lainnya, Ashari berpendapat tidak ada sinergi keberadaan Alun-Alun dengan masjid agung dan Pendapa Kabupaten Kediri.
“Bangunan Alun-Alun ini, saya melihat tidak bisa menyatu diantara Pendapa Kabupaten dan Masjid Agung. Kemudian terkait parkir, apa pengunjung diminta parkir di halaman Dhoho Plaza atau di halaman masjid agung? Saya kuatirkan menghalangi akses masuk ke pendopo kabupaten,” terangnya.
Terkait hal ini, hingga berita diturunkan, plt. Kepala DLHKP Kota Kediri Anang Kurniawan belum bisa dikonfirmasi atas sejumlah kritikan disampaikan wakil rakyat. Sementara, Roni Yusianto selaku Sekretaris DLHKP menyampaikan tidak berani memberikan penjelasan. “Silahkan ke Pak Anang yang memberikan penjelasan,” terangnya, kemarin.
editor : Nanang Priyo Basuki
