KEDIRI – Penolakan atas kenaikan harga BBM dengan harapan pemerintah melakukan evaluasi atas dampak keputusan tersebut. Semakin membuktikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai pelayan rakyat. Penegasan penolakan ini disampaikan DPD PKS Kabupaten Kediri dihadapan jurnalis, Jumat (09/09).
“Kami sampaikan pernyataan sikap penolakan atas kenaikan harga BBM bersubsidi,” tegas Marenda Darwis, Ketua DPD PKS. Dijelaskannya, terdapat enam dasar alasan penolakan tersebut.
-
Akan semakin membebani rakyat yang baru mengalami masa Pandemi Covid 19 dan masih dalam masa pemulihan
-
Harga-harga bahan pokok akan semakin meroket, dimana itu adalah kebutuhan dasar hidup rakyat.
-
Akan banyak sektor terdampak dari kebijakan ini, terutama sektor ekonomi mikro dan transportasi. Akan banyak UMKM terpuruk karena tingginya biaya produksi yang tidak seimbang dengan harga jual.
-
Sektor Pertanian yang menjadi usaha mayoritas penduduk kabupaten Kediri juga akan sangat terdampak dengan semakin mahal dan sulitnya mendapatkan pupuk terutama pupuk subsidi dimana sebelumnya juga sudah sangat sulit didapatkan.
-
Akan semakin meningkatkan jumlah pengangguran dan rakyat miskin. Dimana kalau diruntut sesuai UUD 1945 itu akan menjadi beban berat negara juga.
-
Masih bisa dicarikan solusi lain daripada harus menaikkan harga BBM bersubsidi yang merupakan kebutuhan primer dan sangat diperlukan semua kalangan
“Seolah tema peringatan HUT RI ke-77 kemarin hanyalah omong kosong belaka. Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat. Bagaimana hal itu bisa terwujud jika kenaikan harga BBM yang cukup signifikan. Yang secara otomatis akan menaikkan harga kebutuhan pokok dan menurunkan daya beli, masyarakat,” jelas Marendra Darwis.
Angka pengangguran akan meningkat, pun angka kemiskinan, imbuhnya. Industri kecil dan menengah terancam akan gulung tikar karena tidak mampu mengimbangi antara biaya produksi dan tingkat penjualan. Hari ini beberapa bahan baku komoditas industri pun sudah mulai naik kisaran 20%. Bisa dibayangkan harga-harga komiditas sebentar lagi akan naik semua. “Pastinya masyarakat akan semakin terpuruk dan yang perlu diwaspadai adalah meningkatknya angka kriminalitas,” imbuh Ketua DPD PKS.
Berita Terkait
Ditambahkan Reni Ramawati, anggota DPRD Kabupaten Kediri, bahwa seiring Fraksi PKS DPR RI menyuarakan penolakan kenaikan BBM, melakukan Walk Out saat Sidang Paripurna pada 6 September 2022. Berdasarkan data, dari tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Kediri terus naik. Pada tahun 2021, mengalami tambahan jumlah penduduk miskin sebesar 4.560 jiwa dibandingkan tahun 2020.
Pada tahun 2021, 184.490 jiwa di Kabupaten Kediri merupakan penduduk miskin. “Bisa dibayangkan jika kenaikan harga BBM ini akan semakin menghimpit tentunya. Angka kemiskinan akan naik pula. Ditambah UMR di Kabupaten Kediri juga masih cukup rendah. Gaji pegawai yang tidak naik sementara harga-harga kebutuhan naik akan menjadi salah satu faktor pemicu angka kemiskinan. Belum lagi pupuk bersubsidi dan non subsidi yang sebelumnya sulit didapatkan sebelum kenaikan harga BBM bagaimana kabarnya nanti setelah harga BBM naik?,” ungkap Reni Ramawati.
Editor : Nanang Priyo Basuki
