KEDIRI – Bertempat di Rumah Makan Marwah 3, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Digelar dialog interaktif oleh organisasi masyarakat Bravo 5, didirikan Jenderal Purnawirawan TNI Luhut Binsar Pandjaitan.
Forum ini menghadirkan Irjen Pol. Dr. Andry Wibowo, SIK., MH., M.Si., Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polkam RI, untuk berdiskusi bersama masyarakat Dusun Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Kamis (5/12).
Dialog yang mengangkat tema “Mengawal Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto”. Menjadi wadah untuk membahas isu sosial dan hukum yang dihadapi warga Desa Satak.
Salah satu fokus utama adalah aduan masyarakat terkait pungli hak garap lahan, praktik politik dinasti antara Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dengan kepala desa yang masih berstatus adik kandungnya, hingga dugaan penindasan hak warga selama puluhan tahun.
Dalam sesi dialog, Kepala Dusun Satak, Ernowo Wibowo, menyampaikan keluhan masyarakat. Selama merasakan tidak mendapatkan hak mereka selama lebih dari dua dekade.
“Ketua LMDH sudah menjabat 23 tahun tanpa memberikan hak garap lahan kepada warga. Bahkan, banyak lahan disewakan kepada pihak lain untuk keuntungan finansial pribadi. Warga sudah meminta dia lengser, tapi dia tetap bertahan,” ujar Ernowo.
Ernowo menambahkan, tuntutan masyarakat bukan hanya untuk melengserkan Ketua LMDH, tetapi juga memprosesnya secara hukum atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
“Kami ingin keadilan ditegakkan. Kalau Ketua LMDH tidak turun, kami siap melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi,” tegasnya.
Dian Retnowati, perwakilan masyarakat, mengungkapkan beban berat yang harus ditanggung warga akibat pungli.
“Setiap tahun, kami diminta membayar uang daftar ulang dan sharing, padahal hak garap tidak pernah diberikan. Banyak warga harus menjual ayam atau barang berharga lainnya untuk membayar pungutan tersebut,” jelasnya.
Menurut Dian, laporan ke Muspika dan Polsek sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu, tetapi belum membuahkan hasil.
“Kami merasa laporan-laporan itu seperti hilang begitu saja. Kami berharap kehadiran Pak Jenderal dan Bravo 5 bisa memberi titik terang atas masalah ini,” tambahnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Irjen Pol. Andry Wibowo menekankan pentingnya menciptakan desa yang bebas dari pungli.
Ia menyebut bahwa Program Asta Cita Presiden Prabowo poin ketujuh. Secara jelas menekankan mitigasi tindak pidana korupsi, harus dimulai dari level desa.
“Desa adalah cerminan keadilan sosial. Jika desa terbebas dari pungli dan korupsi, maka budaya sosial baru yang lebih sehat bisa terbentuk. Kami harap Jawa Timur bisa menjadi model desa bebas pungli,” ungkap Irjen Andry.
Ia juga menyoroti peran lembaga pemerintah dan aparat dalam menangani aduan masyarakat.
“Saya sudah meminta Polres Kediri dan jajaran intelijen untuk memetakan masalah ini. Solusi yang diambil harus berlandaskan prinsip ekonomi Pancasila, di mana semua pihak dilibatkan secara adil,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irjen Andry menyampaikan bahwa pemberdayaan lahan desa harus diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.
“Lahan hutan adalah milik negara, tapi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan harus diberdayakan agar mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian aktif dalam pengelolaan lahan,” tegasnya.
Bravo 5 merupakan organisasi masyarakat bentukan Purnawirawan Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan, Mantan Menko Marves yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Bermula dari Sukarelawan yang sebagian besar berisi purnawirawan TNI lulusan Akademi Militer angkatan 1970, seangkatan dengan Luhut Binsar Panjaitan.
Tim relawan itu lantas diresmikan menjadi organisasi massa pada 1 Februari 2020.
Sementara itu, Irjen Pol. Andry Wibowo dikenal sebagai sosok yang humanis dan religius. Selain menjalankan tugas sebagai Staf Ahli Kemenko Polkam RI.
Ia memiliki kebiasaan mengunjungi makam para pahlawan dan kiai sepuh sebagai bentuk penghormatan dan menyambung energi dengan para leluhur pendiri bangsa.
jurnalis : Muhamad Dastian Yusuf
