KEDIRI — Kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) menjelang libur Lebaran mulai diberlakukan pada Senin (16/3/2026). Namun, Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan kebijakan tersebut tidak berlaku bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menegaskan dinas-dinas strategis tetap harus menjalankan tugas secara normal guna menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap optimal selama periode mudik dan hari raya.
“Dinas yang berkaitan dengan pelayanan publik tidak bisa mengajukan WFA,” tegas Mas Dhito.
Sejumlah instansi yang dipastikan tetap bekerja penuh di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Khusus untuk Satpol PP, Mas Dhito meminta agar meningkatkan kesiapsiagaan dan mengintensifkan operasi di lapangan guna mengantisipasi potensi gangguan ketertiban selama momentum Lebaran.
“Satpol PP harus siaga. Kita tidak ingin ada kejadian yang tidak diinginkan, baik sebelum maupun setelah Lebaran,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, pelayanan di Puskesmas dan rumah sakit daerah, termasuk RSUD Kabupaten Kediri (RSKK) dan RSUD Simpang Lima Gumul (SLG), diminta tetap berjalan tanpa gangguan. Hal serupa juga berlaku bagi Dinas Perhubungan yang diwajibkan siaga di titik-titik rawan kemacetan.
“Dishub wajib berada di titik-titik krusial seperti Simpang Mengkreng dan lokasi rawan lainnya,” jelasnya.
Tak hanya itu, Dinas Pariwisata juga tidak diperkenankan menerapkan WFA. Hal ini mengingat tingginya mobilitas masyarakat di destinasi wisata selama libur Lebaran.
Mas Dhito menekankan pentingnya kesiapan layanan pendukung, termasuk tenaga medis di lokasi wisata.
“Di setiap destinasi wisata, tim medis harus standby. Ini wajib untuk memastikan keselamatan pengunjung,” tandasnya.
Di luar pengaturan WFA, Bupati Kediri juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk terus memantau distribusi dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting (bapokting). Ia menekankan stabilitas pasokan harus terjaga hingga perayaan Idul Fitri.
Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga ketertiban, kenyamanan, serta stabilitas ekonomi masyarakat selama periode Lebaran 2026.
Bagikan Berita :
