Jika seseorang hari ini benar-benar ingin duduk di kursi Wali Kota Kediri, langkah pertama bukanlah meluncurkan program besar atau membangun proyek monumental. Pemerintahan kota bukan entitas yang bisa “pivot” seperti startup yang bebas mengubah arah setiap saat. Di baliknya terdapat mesin birokrasi yang kompleks, keterbatasan APBD, serta RPJMD yang telah menjadi kompas pembangunan lima tahunan.
penulis : Nanang Priyo Basuki – jurnalis kediritangguh.co
Dalam situasi seperti itu, fokus utama justru terletak pada kemampuan membaca kondisi riil kota dan mengendalikan sistem pemerintahan yang sudah berjalan. Sedikitnya terdapat enam prioritas strategis yang menjadi fondasi awal kepemimpinan.
1. Konsolidasi data dan pemetaan kondisi kota
Langkah awal yang krusial adalah meminta ringkasan data faktual dari perangkat daerah tanpa presentasi yang berlebihan. Data tersebut mencakup kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat kebocoran anggaran, angka kemiskinan dan pengangguran terkini, titik-titik rawan banjir, persoalan infrastruktur prioritas, hingga aduan layanan publik yang paling dominan. Tujuannya adalah memperoleh gambaran objektif mengenai “penyakit utama” kota, bukan sekadar narasi administratif.
2. Menentukan masalah prioritas berbasis dampak
Kota selalu memiliki banyak persoalan, namun tidak semuanya memiliki dampak yang sama besar. Fokus utama perlu diarahkan pada isu-isu yang paling berdampak terhadap keberlangsungan ekonomi dan tata kelola, seperti kebocoran PAD, pengangguran, serta hambatan infrastruktur yang mengganggu aktivitas ekonomi. Tekanan publik di media sosial tidak selalu mencerminkan urgensi kebijakan yang sebenarnya.
3. Penegakan disiplin anggaran
Sinyal awal kepada birokrasi harus tegas: tidak ada program baru tanpa evaluasi yang jelas, belanja seremonial dan perjalanan dinas perlu ditinjau ulang, serta setiap program wajib memiliki indikator output yang terukur. Pendekatan ini menjadi dasar untuk memastikan tata kelola anggaran berjalan lebih efisien dan akuntabel.
4. Pendekatan langsung kepada masyarakat ekonomi kecil
Selain laporan formal dari pejabat, pemimpin daerah perlu mendengar langsung suara pelaku ekonomi kecil seperti pedagang pasar, pelaku UMKM, buruh, sopir, dan komunitas akar rumput lainnya. Pendekatan ini penting untuk menguji apakah kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan di lapangan atau hanya berhenti di laporan birokrasi.
5. Penetapan program prioritas yang terfokus
Dalam kondisi keterbatasan sumber daya, pemerintah perlu memilih sejumlah program prioritas yang berdampak cepat dan nyata. Contohnya percepatan perizinan UMKM, penanganan banjir di titik tertentu, atau digitalisasi layanan publik yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Keberhasilan satu program strategis jauh lebih signifikan dibandingkan banyak program tanpa hasil terukur.
6. Penataan ulang alur birokrasi dan pengambilan keputusan
Efektivitas pemerintahan sangat dipengaruhi oleh struktur komunikasi dan rantai persetujuan kebijakan. Karena itu, perlu kejelasan mengenai jalur pengambilan keputusan, batas kewenangan antar dinas, serta mekanisme koordinasi yang efisien. Hal ini penting untuk mencegah lambatnya eksekusi program akibat tumpang tindih birokrasi.
Pada akhirnya, pasangan Vinanda Prameswati dan Qowimuddin Thoha telah mampu membuktikan sejak hari pertama memimpin Kota Kediri. Memang bukan tentang perubahan besar yang instan, melainkan tentang memahami sistem yang sudah berjalan, mengidentifikasi titik masalah utama, serta menata ulang arah kebijakan secara bertahap namun terukur untuk mewujudkan Kota Kediri Mapan.
