KEDIRI — Suasana Kantor Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri, mendadak penuh sesak pada Minggu malam. Lebih dari 230 pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Roda Dua (GARDA) Kediri hadir bukan untuk demo — melainkan untuk bicara langsung kepada wakil rakyat dan pejabat kota soal satu hal yang sudah lama mengganjal: kesejahteraan mereka yang dinilai masih jauh dari layak.
Forum Sosialisasi Produk Hukum yang digelar Anggota DPRD Kota Kediri Ricky Dio Febrian, SH., MH., dari Fraksi PAN ini justru menjelma menjadi ruang curhat sekaligus desakan nyata. Hadir langsung Kepala Dinas Perhubungan Arief Cholisudin Yuswanto dan Kepala Dinas Sosial Imam Muttakin — dua pejabat yang bersentuhan langsung dengan persoalan yang dikeluhkan para driver.
Mas Dio, sapaan akrab legislator Komisi C itu, tak segan menegaskan posisinya. Bagi dia, ojol bukan sekadar pengantar makanan atau penumpang — mereka adalah tulang punggung mobilitas kota yang selama ini belum mendapat perlakuan setara.
“Mereka harus mendapatkan perhatian khusus, mereka harus mendapatkan kesejahteraan yang layak,” tegasnya di hadapan ratusan driver yang menyimak penuh antusias.
Lebih jauh, ia menyinggung minimnya fasilitas penunjang seperti ruang tunggu di titik-titik keramaian, hingga bantuan sosial yang dinilai masih meleset dari sasaran. Suara itu ia tangkap langsung dari lapangan — dan ia berjanji mengawalnya.
“Pemerintah Kota Kediri wajib hadir memberikan bantuan kepada ojol,” imbuhnya.
Bansos Belum Menyentuh? Cek Dulu Datamu
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Imam Muttakin membuka fakta penting: penyaluran bantuan sosial kini sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas pada kelompok desil 1 hingga 4 — mereka yang masuk kategori paling rentan secara ekonomi.
Bagi warga yang merasa datanya tidak akurat atau belum tercatat, Imam memastikan masih ada jalur pengajuan perbaikan. Namun ia juga mengingatkan satu hal yang kerap diabaikan masyarakat:
“Hati-hati dalam penggunaan NIK atau KTP. Jangan sampai disalahgunakan,” pesannya — sebuah peringatan yang relevan di tengah maraknya penyalahgunaan identitas digital.
Ketua DPW GARDA Kediri, Tri Cahyono, memperluas cakupan masalah. Baginya, isu kesejahteraan ojol tak bisa direduksi hanya pada bantuan sosial. Ada persoalan yang setiap hari menggerus produktivitas mereka di jalanan.
“Yang dibutuhkan itu titik jemput di area sekolah, karena sering menimbulkan kemacetan,” ujarnya, menyuarakan keresahan yang dirasakan para driver setiap pagi dan siang hari.
Ia pun menyinggung ancaman yang belum tuntas: order fiktif dan sepinya pesanan yang masih menghantui para driver. Meski begitu, Tri mengakui satu kemajuan nyata — perbaikan infrastruktur jalan di Kota Kediri telah memberikan kenyamanan lebih saat berkendara.
Forum malam itu ditutup dengan satu pesan yang digantungkan tinggi: pemerintah kota berkomitmen pada penataan dan kolaborasi berkelanjutan, sementara DPRD berjanji mengawal setiap aspirasi agar tak berhenti di meja rapat.
Kini bola ada di tangan kebijakan. Ratusan ojol Kediri sudah berbicara — pertanyaannya, apakah suara mereka akan benar-benar didengar?
