KEDIRI — Transparansi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Kota Kediri, Kamis (12/3).
Rapat tersebut digelar untuk menampung berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG di Kota Kediri, termasuk dugaan ketidaksesuaian antara menu makanan yang diterima siswa dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan.
Dalam forum tersebut, LSM Ratu menilai menu yang disajikan kepada siswa belum sepenuhnya mencerminkan standar makanan bergizi sesuai nilai anggaran program.
Ketua LSM Ratu Saiful Iskak menyampaikan bahwa program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat baik. Namun, menurutnya masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaannya, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran.
“Program ini merupakan program yang baik dan mulia, sehingga pelaksanaannya juga harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan tujuan awalnya,” ujarnya.
LSM Ratu juga meminta agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak ternodai oleh praktik yang berpotensi merugikan masyarakat. Mereka mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola serta mendistribusikan makanan MBG di Kota Kediri.
Selain itu, mereka meminta agar dapur penyedia makanan yang terbukti melanggar ketentuan dapat ditindak tegas.
Saiful menambahkan, transparansi menjadi kunci utama agar masyarakat dapat memahami penggunaan anggaran program tersebut. Salah satu usulan yang disampaikan adalah mencantumkan label harga pada setiap menu makanan yang dibagikan kepada siswa.
Menurutnya, langkah tersebut dapat mencegah munculnya spekulasi di masyarakat sekaligus membuka ruang pengawasan publik terhadap pelaksanaan program.
Dalam program MBG, alokasi anggaran berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Siswa SD dan SMP mendapat anggaran Rp8.000 per porsi, sedangkan siswa SMA dan SMK menerima Rp10.000 per porsi.
Selain nilai anggaran, kualitas bahan makanan juga menjadi perhatian. Saiful menilai bahan makanan yang kurang segar dapat memengaruhi kualitas gizi yang diterima para siswa.
“Dengan adanya transparansi, masyarakat juga dapat ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, terutama di dapur-dapur yang beroperasi di Kota Kediri,” tambahnya.
Menanggapi masukan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri Agung Purnomo menjelaskan bahwa RDP digelar sebagai forum untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menegaskan bahwa DPRD pada dasarnya mendukung program tersebut karena bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya masih diperlukan sejumlah perbaikan.
“Salah satu rekomendasi kami adalah agar setiap ompreng atau paket makanan mencantumkan menu, harga, dan kandungan gizinya,” jelas Agung.
Menurutnya, informasi tersebut penting agar masyarakat mengetahui secara jelas menu yang diberikan kepada siswa sekaligus dapat melakukan kontrol sosial terhadap program tersebut.
Dalam RDP tersebut juga muncul sejumlah rekomendasi lain, di antaranya mendorong OPD dan Satgas MBG untuk mempublikasikan menu makanan yang dibagikan setiap hari melalui media sosial sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Selain itu, pengawasan terhadap operasional SPPG di Kota Kediri diminta terus diperkuat, termasuk pemantauan kandungan gizi makanan yang disajikan setiap hari.
DPRD juga menekankan agar seluruh dapur penyedia makanan MBG menjalankan operasional sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Aspek higienitas juga menjadi perhatian, termasuk kewajiban memiliki sertifikat SLHS bagi pengelola dapur serta ketentuan jarak dapur maksimal 6 kilometer dari sekolah.
Ke depan, Komisi C DPRD Kota Kediri berencana menggelar RDP lanjutan setelah Lebaran dengan menghadirkan lebih banyak pihak terkait, termasuk koordinator dapur MBG dan Satgas, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program tersebut.
Melalui forum tersebut, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat terus diperbaiki dan dikawal agar tujuan utamanya, yakni meningkatkan pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, dapat tercapai secara optimal.
