KEDIRI – Di tengah menyusutnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri berupaya menjaga denyut pembangunan agar tetap bergerak dan pelayanan masyarakat tidak kehilangan arah. Melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah mengusulkan anggaran sebesar Rp3,147 triliun dengan menitikberatkan pada pelayanan dasar dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, saat membacakan penjelasan Bupati Kediri atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Senin (2/11).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,927 triliun. Komposisinya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp933,487 miliar, pendapatan transfer Rp1,993 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp5 juta.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,097 triliun. Dari sisi pembiayaan, penerimaan ditargetkan mencapai Rp220,085 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp49,677 miliar.
Namun, di balik besarnya postur anggaran tersebut, Pemkab Kediri dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan. Salah satunya adalah penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp200,034 miliar dibandingkan dengan pendapatan transfer dalam KUA-PPAS APBD 2027.
Wakil Bupati yang akrab disapa Mbak Dewi itu menegaskan, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola setiap rupiah anggaran. Penyesuaian pendapatan dan belanja harus dilakukan secara terukur serta bertanggung jawab, tanpa mengesampingkan program-program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan rencana pendapatan dan belanja secara cermat, terukur, serta bertanggung jawab tanpa mengabaikan program prioritas,” jelasnya.
Menghadapi tekanan fiskal tersebut, Pemkab Kediri menyiapkan sejumlah langkah strategis. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu tumpuan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah. Di saat bersamaan, pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap ditempatkan sebagai prioritas.
Arah pembangunan Kabupaten Kediri pada 2027 mengusung tema “Penguatan Ekonomi Kerakyatan melalui Akselerasi Transformasi Digital dan Inovasi Daerah.”
Tema tersebut menjadi pijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, sekaligus memperkuat daya saing potensi lokal. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan potensi ekonomi daerah, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi Pemkab Kediri, pembangunan bukan semata-mata tentang besarnya angka dalam dokumen anggaran, melainkan sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan dan menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, setiap program yang dirancang diharapkan memiliki sasaran yang jelas, indikator terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Mbak Dewi menegaskan, keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan tersebut membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Sinergi kedua lembaga dinilai penting agar kebijakan anggaran tetap berada pada jalur prioritas dan mampu memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
“Setiap program harus memiliki sasaran terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi pemerintah daerah dan DPRD diperlukan,” tambahnya.
