KEDIRI – IAIN Kediri bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim menyelenggarakan Dialog Komparatif mengambil tema Media Mengawal Pemilu 2024, Selasa (14/11) di Aula Rektorat IAIN Kediri. Acara ini menghadirkan tiga narasumber, Lutfil Hakim sebagai Ketua PWI Jatim, Gogot Cahyo Baskoro sebagai anggota KPU Jatim dan Sihono Harto Taruno selaku pakar media.
Dalam dialog ada pertanyaan jika diibaratkan pemilu adalah gerbong, maka media ada di posisi mana? Hal ini diawali penjelasan Ketua PWI Jatim, apakah ada di depan sebagai sopir, di dalam sebagai penikmat pesta demokrasi atau di belakang sebagai ekor. Namun yang tepat menyebutkan jika posisi pers adalah di atas gerbong.
“Posisi kita harus di atas. Kita harus tahu semuanya. Yang namanya mengawasi berarti memberikan awas kepada rakyat. Pers berfungsi sebagai kontrol sosial bukan hanya soal pemilu tapi semua harus dikawal oleh pers. Pers juga harus independen. Tidak boleh advetorial dibikin sama dengan berita biasa misalnya profiling caleg. Padahal itu bisnis iklan. Pers kan juga butuh hidup? Memang iya tapi kita harus tetap lurus dan jujur agar masyarakat percaya,” jelasnya.
Jurnalis senior juga menginggatkan agar para jurnalis tidak melakukan framing dengan menggeser beberapa derajat meskipun berita itu bukan hoax. “Misalnya kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan 70%, tapi di –framing 30%, seakan masyarakat tidak puas dengan pemerintahan. Jadi intinya kita harus independen, jujur dan netral untuk mengawal Pemilu 2024,” terang Lutfil Hakim.
Sementara itu Gogot Cahyo juga menyampaikan, jika terdapat media tidak cukup netral untuk ditinggalkan saja.
“Kalau ada media yang tidak netral dan independen cukup ditinggalkan saja. Misalnya suatu media memunculkan caleg itu-itu saja, tanpa memunculkan caleg lain. Cek publikasi di website KPU sebagai penyelenggara untuk mengetahui caleg. KPU juga sudah mensosialisasikan ke sekolah. Seperti pendampingan pemilihan Ketua OSIS, Program 5P, sebagai pembina ucapara dan guru tamu untuk para pemilih Gen Z,” ungkap Gogot
Dalam sesi dialog, Lutfil Hakim juga sempat mengusulkan. Jika caleg sebaiknya harus disertifikasi kemampuannya sebelum maju dan ditetapkan oleh KPU. Hal tersebut ditegaskan kembali saat dikonfirmasi seusai acara.
“Harus kita sadari bahwa kita memilih kucing dalam karung. Tiba-tiba dicalonkan oleh partai politik. Harusnya ada tahapan sertifikasi dan ukurannya itu nasional. Jadi masyarakat yang tidak paham caleg minimal caleg tersebut paham dan memiliki kemampuan menjadi wakil rakyat di parlemen. Jadi rakyat tidak dirugikan jika hal tersebut dilaksanakan,” ujar Ketua PWI Jatim.
Acara ini juga sekaligus menjadi awal kerjasama Program Studi Jurnalistik Islam IAIN Kediri dengan PWI Jatim dan PWI Kediri. Dimana sebelum digelar acara dialog, dilakukan penandatanganan kerjasama. Diharapkan, para mahasiswa IAIN Jurusan Jurnalistik Islam bisa magang di media tergabung di PWI Jatim maupun Kediri.
Hadir dalam acara ini Kapolres Kediri Kota AKBP Kediri Teddy Candra, Dandim 0809 Letkol Inf. Aris Setiawan, Ketua PWI Kediri Bambang Iswahyudi, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri Apip Permana, Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Kediri Yuli Marwanto, perwakilan KPU Jatim, KPU Kota Kediri, dan tamu undangan lainnya.
Jurnalis : Sigit Cahya Setyawan Editor : Nanang Priyo Basuki
