KEDIRI — Suasana santai bertajuk Ngopi Kamtibmas di Kota Kediri, Senin malam (20/4), berubah menjadi ruang curhat warga soal maraknya arak-arakan perguruan silat yang kerap memicu keresahan. Forum yang dihadiri jajaran Forkopimda itu tak sekadar seremonial, melainkan menjadi kanal langsung penyampaian aspirasi masyarakat.
Di tengah diskusi, Kabaharkam Polri Komjen Pol. Karyoto menyampaikan pandangan tegas terkait fenomena konflik horizontal yang masih kerap terjadi di Jawa Timur. Ia menilai potensi besar yang dimiliki para pesilat justru kerap tidak diarahkan secara tepat.
Menurut Karyoto, kemampuan bela diri seharusnya menjadi modal prestasi, bahkan membuka peluang karier profesional, bukan terseret dalam konflik jalanan akibat persoalan sepele.
“Pencak silat itu aset besar. Bisa menjadi jalan masuk TNI-Polri, bahkan menembus level internasional. Tapi kenapa justru mudah tersulut konflik?” ujarnya.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga menekankan pentingnya menjunjung adab di atas segalanya. Ia mengingatkan perbedaan identitas perguruan tidak boleh menjadi pemicu perpecahan. Menurutnya, setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog yang rasional.
Keluhan warga terkait arak-arakan pesilat dari luar daerah seperti Nganjuk, Tulungagung, hingga Blitar turut menjadi perhatian. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menegaskan aparat tidak akan memberi toleransi terhadap aksi yang mengganggu ketertiban.
Ia memastikan, pelanggaran hukum oleh oknum perguruan silat akan ditindak tegas tanpa mekanisme penyelesaian damai.
“Tidak ada ruang untuk tindakan anarkis. Jika ada laporan valid, kami langsung tindak. Silakan hubungi 110,” tegasnya.
Selain isu keamanan, Karyoto juga mengingatkan ancaman lain yang tak kalah serius, seperti peredaran narkoba dan penyebaran informasi palsu di era kecerdasan buatan. Ia meminta generasi muda Kediri berperan aktif menjaga kondusivitas daerah tanpa bertindak di luar hukum.
Menjelang masa purnatugasnya, Karyoto menitipkan pesan agar sinergi tiga pilar—TNI, Polri, dan pemerintah daerah—tetap terjaga dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
