KEDIRI – Data anak tidak sekolah atau Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Kediri, Jawa Timur, menjadi perhatian pemerintah daerah. Dinas Pendidikan sebelumnya mencatat jumlah ATS mencapai sekitar 2.100 anak. Namun, setelah dilakukan verifikasi, ditemukan adanya perbedaan cukup signifikan pada data di sejumlah wilayah.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kelurahan Lirboyo. Dalam data awal, jumlah ATS di wilayah tersebut disebut mencapai hampir 800 anak, atau menjadi yang tertinggi dibandingkan kelurahan lain di Kota Kediri.
Namun, hasil pengecekan menunjukkan angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi warga Lirboyo.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Mandung Sulaksono, mengatakan dari sekitar 800 nama yang tercatat sebagai ATS di Lirboyo, setelah dikonfirmasi, tidak lebih dari 50 anak yang benar-benar merupakan warga kelurahan tersebut.
“Sebagai contoh, di Kelurahan Lirboyo terdapat hampir 800 anak yang tercatat sebagai ATS. Dari sekitar 800 anak tersebut, yang benar-benar merupakan warga Kelurahan Lirboyo tidak lebih dari 50 anak. Artinya, data tersebut perlu dikonfirmasi dan diverifikasi kembali agar benar-benar menggambarkan kondisi ATS di Kota Kediri,” kata Mandung, Kamis (27/8).
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan mendorong pembentukan tim Pencegahan dan Penanganan ATS dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini diharapkan membuat penanganan anak putus sekolah lebih tepat sasaran, sekaligus memastikan data yang digunakan benar-benar valid.
Lurah Lirboyo: Kami Sudah Temui Orang Tua dan Anak
Kepala Kelurahan Lirboyo, Panji Hartawan, menyatakan pihak kelurahan selama ini telah berupaya menangani persoalan ATS di wilayahnya. Upaya tersebut dilakukan bersama ketua RT dan RW dengan mendatangi langsung keluarga yang anaknya tidak melanjutkan pendidikan.
“Jika Lirboyo tertinggi di Kota Kediri, kami tidak bisa membantah. Namun kami bersama Pak RT dan Pak RW telah menemui orang tua dan anaknya agar mau kembali bersekolah,” ujar Panji.
Menurut dia, dalam proses tersebut pihaknya menemukan berbagai alasan yang membuat anak tidak melanjutkan sekolah. Salah satunya berkaitan dengan cara pandang orang tua terhadap pendidikan.
“Memang banyak alasan disampaikan saat kami temui, di antaranya ada orang tua memahami pentingnya ilmu untuk menambah pengetahuan dan wawasan,” jelasnya.
Persoalan ATS, kata Panji, tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Faktor ekonomi, anak yang harus bekerja, persoalan keluarga, hingga keterbatasan yang berkaitan dengan disabilitas menjadi sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan.
Karena itu, Panji menyambut positif wacana pembentukan Satgas Pendidikan. Menurutnya, keberadaan tim khusus dapat membantu pemerintah menangani persoalan ATS secara lebih menyeluruh.
“Mulai dari masalah ekonomi, anak bekerja, permasalahan keluarga, hingga keterbatasan akibat disabilitas,” katanya.
Minta Data Diverifikasi
Panji juga meminta agar munculnya data hampir 800 ATS di Lirboyo tidak serta-merta menimbulkan persepsi negatif terhadap wilayah tersebut.
Terlebih, Lirboyo dikenal sebagai salah satu kawasan yang memiliki pondok pesantren dan baru saja menjadi lokasi peresmian Sekolah Rakyat Kota Kediri.
“Jangan kemudian muncul anggapan buruk, bahwa di wilayah Lirboyo selain memiliki pondok pesantren, baru diresmikan Sekolah Rakyat Kota Kediri. Saya mengira itu merupakan data lama, besok kami akan cek datanya di kantor,” terang Panji.
Perbedaan antara data awal dan hasil verifikasi tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan serta validasi data ATS sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Dengan data yang lebih akurat, intervensi pemerintah diharapkan tidak hanya mampu menemukan anak yang benar-benar putus sekolah, tetapi juga mengidentifikasi penyebabnya sehingga penanganan dapat diberikan sesuai kebutuhan masing-masing anak.
jurnalis : Nanang Priyo Basuki
