KEDIRI — Pemerintah Kota Kediri mengajukan perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan kondisi keuangan daerah yang cukup signifikan. Pendapatan daerah diproyeksikan turun, sementara kebutuhan belanja justru meningkat.
Perubahan tersebut membuat APBD Kota Kediri 2026 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp401 miliar.
Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 itu disampaikan Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha yang mewakili Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam rapat paripurna DPRD Kota Kediri di Ruang Rapat BKPSDM Kota Kediri, Senin (14/9).
Dalam nota keuangan yang disampaikan kepada DPRD, Qowimuddin menjelaskan perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan kondisi serta kebijakan yang memengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Penyesuaian juga dilakukan karena terdapat sejumlah realisasi yang tidak sesuai dengan asumsi dalam kebijakan umum APBD yang ditetapkan pada awal tahun.
“Tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, tidak terealisasinya atau sisa anggaran pada alokasi belanja-belanja daerah, serta perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah,” kata Qowimuddin.
Selain menyesuaikan pendapatan dan belanja, Pemkot Kediri juga mengusulkan pergeseran anggaran antarunit organisasi, kegiatan, serta jenis belanja.
Sejumlah anggaran yang disesuaikan antara lain berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pendapatan Turun, PAD Justru Naik
Dari sisi pendapatan, anggaran Kota Kediri setelah perubahan diproyeksikan berada di kisaran Rp1,24 triliun. Penurunan terutama dipengaruhi berkurangnya dana transfer.
Di tengah penurunan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp431,8 miliar. Kenaikan PAD terutama ditopang penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Namun, peningkatan PAD belum mampu menutup kebutuhan belanja daerah yang juga mengalami kenaikan.
Belanja daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,648 triliun. Kenaikan terutama terjadi pada belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Belanja modal tersebut antara lain mencakup kebutuhan pembangunan dan peningkatan jalan, jaringan, serta irigasi.
Dengan komposisi tersebut, total belanja daerah menjadi jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang diproyeksikan.
“Maka APBD Tahun Anggaran 2026 setelah perubahan mengalami defisit sekitar Rp401 miliar,” ujar Qowimuddin.
Ditutup dari SILPA
Untuk menutup defisit tersebut, pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan APBD juga mengalami peningkatan.
Semula pembiayaan daerah diproyeksikan sekitar Rp286,6 miliar, kemudian naik menjadi sekitar Rp401 miliar. Artinya, terdapat tambahan pembiayaan sekitar Rp114,4 miliar.
Sumber pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2025.
Rencana perubahan postur APBD ini selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Kediri.
Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus mengatakan, DPRD membutuhkan waktu untuk mempelajari materi perubahan APBD sebelum pembahasan dilakukan melalui Badan Anggaran (Banggar).
Menurut Firdaus, pembahasan perubahan APBD juga menjadi bagian dari evaluasi DPRD terhadap pelaksanaan APBD 2026. Salah satu perhatian DPRD adalah serapan anggaran yang dinilai masih belum maksimal, sementara tahun anggaran 2026 hanya menyisakan beberapa bulan.
Karena itu, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dengan mencermati setiap rencana perubahan anggaran agar tetap sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Kediri.
“DPRD sebagai kontrol dalam hal ini tentu akan memberikan masukan kritis yang sifatnya membangun untuk mengadakan perubahan atau signifikan kemajuan di Kota Kediri,” tegas Firdaus.
Firdaus menambahkan, pencermatan DPRD tidak hanya akan difokuskan pada pos anggaran dengan nilai besar. Seluruh pos belanja akan diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pekerjaan umum, kesehatan, dan pendidikan.
Pembahasan Perubahan APBD Kota Kediri 2026 pun diharapkan tidak sekadar mengubah angka-angka dalam dokumen anggaran. DPRD dan pemerintah daerah dituntut memastikan setiap anggaran yang disepakati benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung keberlanjutan program pembangunan di Kota Kediri.
Jurnalis: Anisa Fadila
