KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana tengah menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Canda Bhirawa supaya bisa menyerap hasil komoditas petani di saat harga pasaran turun drastis. Upaya itu diharapkan dapat menekan kerugian yang harus ditanggung petani.
Rencana itu disampaikan Mas Dhito setelah mendengar keluhan dari para petani. Dimana saat harga jual komoditas turun, kerugian harus ditanggung petani karena harga jual tidak bisa menutup biaya produksi yang dikeluarkan.
“BUMD yang sekarang ada di pemerintahan Kabupaten Kediri ini khususnya adalah BUMD Canda Bhirawa yang sedang kita restrukturisasi, nantinya kita sepakati bagaimana caranya Canda Birawa ini bisa menyerap (hasil panen petani),” kata Mas Dhito, Rabu (15/6/2022).
Hasil komoditas pertanian yang bisa diserap BUMD nantinya bukannya 100 persen, namun hanya sebagian sekitar 25 persen. Penyerapan komoditas tani itu, menurut Mas Dhito bukan dititik beratkan ke jumlah serapan yang banyak, melainkan setidaknya upaya yang dilakukan dapat membantu petani mendapatkan harga yang sesuai. “Paling tidak di saat harga ini rendah, di sini ada harga bagus yang bisa dibeli. Nah, ini bisa memberikan perhatian atau memberikan atensi kepada penjual atau pembeli yang lainnya,” ungkap Mas Dhito.
Kemudian, Mas Dhito juga menjelaskan bahwasanya disaat harga komoditas tengah meroket naik pemerintah tidak melakukan kegiatan operasi pasar kepada masyarakat umum. Melainkan kepada pelaku UMKM yang terdampak. “Disaat harga cabai tinggi misalkan, yang kita lakukan itu (operasi pasar) terhadap pelaku UMKM yang terdampak seperti bakul pecel dan pedagang-pedagang yang menggunakan cabai,” terangnya.
sebelumnya dari pertemuannya dengan petani di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Papar, Mas Dhito meminta petani menyampaikan harapannya kepada pemerintah daerah. Petani pun ada yang mengusulkan supaya pemerintah dapat memberikan bantuan kepada petani saat harga komoditas anjlok.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Anang Widodo menambahkan, pemerintah selama ini memberikan bantuan kepada petani melalui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menekan biaya produksi.
Terkait keluhan petani akan kebutuhan pupuk subsidi, dijelaskan bahwa kewenangan pupuk subsidi berada di tingkat produsen. Untuk mengurangi ketergantungan petani akan pupuk kimia, selain program DITO (Desa Inovasi Tani Organik) yang 100 persen organik, saat ini berjalan pula sistem pemupukan 50 persen kimia, 50 persen organik. “Dan contoh demplotnya sudah ada di tiap kecamatan,” tambahnya.
