KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana membeberkan sejumlah faktor yang memengaruhi tingginya sisa anggaran mencapai 385,32 miliar. Atas penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (23/6).
Dalam agenda Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Mas Dhito menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah menurunnya realisasi belanja daerah pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Mas Dhito, kondisi tersebut dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni konflik sosial yang terjadi pada Agustus 2025 serta penundaan sejumlah program sebagai tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Belanja daerah mengalami penurunan karena banyak kegiatan yang harus kami tunda demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik sesuai rekomendasi KPK. Selain itu, konflik sosial yang terjadi pada bulan Agustus juga berdampak terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan,” ujar Mas Dhito usai rapat paripurna.
Kondisi tersebut turut berdampak pada meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan anggaran yang belum terserap akan kembali dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“SiLPA meningkat karena ada beberapa program yang ditunda berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bersama KPK. Nantinya akan dibahas kembali dalam Perubahan APBD Tahun 2026 dan kami optimistis pengelolaannya akan jauh lebih baik,” katanya.
Berikut jawaban Pemerintah Daerah disampaikan Bupati Kediri ;
Fraksi PDI Perjuangan
- Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan penggalian potensi PAD.
Upaya yang dilakukan antara lain pelayanan pembayaran pajak secara daring melalui online channel, marketplace, dan agen bank; optimalisasi basis data potensi pajak dan retribusi daerah; sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah; peningkatan pengawasan melalui digitalisasi pelaporan pajak daerah oleh wajib pajak; serta evaluasi dan penyesuaian regulasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- Realisasi Belanja Daerah dan SiLPA
Realisasi belanja daerah tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kediri mengalami kejadian konflik sosial yang berdampak pada sarana dan prasarana sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan belanja daerah. Selain itu terdapat kegiatan yang ditunda pelaksanaannya berdasarkan rekomendasi KPK serta adanya efisiensi anggaran.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
- Realisasi Program Prioritas Daerah
Perlu saya sampaikan bahwa realisasi belanja program prioritas daerah untuk:
– Pelayanan umum sebesar 90,02 persen;
– Ketertiban dan keamanan sebesar 82,85 persen;
– Sektor ekonomi sebesar 83,09 persen;
– Perlindungan lingkungan hidup sebesar 95,51 persen;
– Perumahan dan fasilitas umum sebesar 91,63 persen;
– Kesehatan sebesar 94,64 persen;
– Pariwisata sebesar 83,30 persen;
– Pendidikan sebesar 95,25 persen; dan
– Perlindungan sosial sebesar 95,79 persen.
- Terkait SiLPA
SiLPA Tahun 2025 mengalami kenaikan. Sebagaimana telah saya sampaikan, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kediri mengalami konflik sosial yang mengganggu pelaksanaan kegiatan belanja daerah. Selain itu terdapat beberapa program yang ditunda berdasarkan hasil monitoring bersama KPK.
- Evaluasi Target Kinerja
Terima kasih atas saran dan masukan dari Fraksi PKB. Hal tersebut akan menjadi perhatian kami.
- Inovasi Peningkatan PAD
Dalam rangka meningkatkan PAD dilakukan berbagai upaya, antara lain memperkuat basis data, meningkatkan kualitas SDM, mendorong efisiensi dan inovasi BUMD, mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retribusi, serta digitalisasi layanan.
- Terkait Penerapan Lima Hari Sekolah
Pemerintah Kabupaten Kediri menghargai dan mengapresiasi apa yang disampaikan Forum Komunikasi Guru Madrasah Diniyah dan TPQ terkait rencana penerapan lima hari sekolah. Perlu disampaikan bahwa sampai saat ini kebijakan lima hari sekolah masih berada pada tahap penyusunan kajian dan penjaringan aspirasi masyarakat atau uji publik.
Sehingga belum ada keputusan final untuk menerapkannya secara menyeluruh. Mungkin masih akan ada berbagai masukan maupun penolakan terkait kebijakan lima hari sekolah. Hal tersebut merupakan bagian dari proses yang harus dijalankan. Keputusan akhir nantinya tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan pendapat para anggota dewan.
Saya sangat sepakat bahwa seluruh masukan dari Forum Komunikasi Guru Madin dan TPQ akan menjadi bagian penting dalam kajian agar kebijakan yang diambil mampu meningkatkan mutu pendidikan, baik secara akademik maupun aspek lainnya.
- Infrastruktur Jalan Desa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Keputusan Bupati Kediri Nomor 100.3.3.2/237/418.08/2025 tentang Status Ruas Jalan dan Jembatan Kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam keputusan tersebut.
Fraksi Partai Gerindra
- Kemandirian Fiskal dan Restrukturisasi BUMD
Kemandirian fiskal akan terus diupayakan melalui peningkatan PAD. Sedangkan restrukturisasi BUMD dilakukan melalui revitalisasi dan penyesuaian regulasi BUMD.
Kemarin saya mengecek beberapa BUMD, ada beberapa posisi yang masih kosong. Hal tersebut akan segera kami tindak lanjuti. Sebelum itu kami akan menyusun target dan penggerak kinerja. Jika target tidak tercapai, tentu harus menjadi evaluasi karena seharusnya BUMD dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD.
- Belanja Daerah
Sebagaimana telah saya sampaikan, realisasi belanja daerah mengalami penurunan akibat kejadian konflik sosial serta adanya kegiatan yang ditunda pelaksanaannya berdasarkan rekomendasi KPK dan efisiensi anggaran.
- Opini LHP BPK
Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kediri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terkait temuan BPK, masih terdapat kelemahan sistem pengendalian internal di beberapa OPD dan terdapat belanja yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini juga menjadi evaluasi saat kami berkunjung ke kantor BPK pada 12 Mei lalu, bahwa setiap OPD harus mulai memiliki pengendalian internal yang kuat.
- Mandatory Spending
Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, mandatory spending untuk pendidikan minimal 20 persen, belanja pegawai maksimal 30 persen, dan infrastruktur minimal 40 persen. Realisasi mandatory spending pendidikan sebesar 29,28 persen, sedangkan infrastruktur sebesar 29,43 persen.
Hal ini disebabkan penandaan (tagging) dalam sistem informasi hanya dilakukan pada subkegiatan teknis, sedangkan sebagian belanja infrastruktur masuk dalam Bantuan Keuangan Khusus Desa. Pelaksanaan mandatory spending infrastruktur dilaksanakan oleh 33 OPD dengan anggaran sebesar Rp947.068.794.947 atau sebesar 29,43 persen dari total belanja daerah.
Untuk belanja pegawai, persentasenya pada tahun 2025 memang melebihi 30 persen. Hal ini berbeda dengan tahun 2026 karena dalam kodifikasi belanja sebelumnya, jasa pelayanan masih masuk dalam kelompok belanja pegawai.
- Realisasi DPMPTSP dan Investasi Daerah
Realisasi anggaran DPMPTSP Tahun 2025 sebesar 89,59 persen. Sedangkan indikator kinerja realisasi investasi non-PSN mencapai 109,55 persen dan pertumbuhan realisasi investasi non-PSN Tahun 2025 mencapai 16,14 persen.
- Kinerja Bappeda
Realisasi PAD Tahun 2025 yang menjadi indikator kinerja mencapai Rp870.794.633.349 atau sebesar 99,16 persen. Adapun kondisi ekonomi makro dan daya beli masyarakat turut memengaruhi pencapaian target daerah.
- Belanja Daerah dan Belanja Hibah
Realisasi belanja daerah dan belanja hibah tahun 2025 mengalami penurunan akibat konflik sosial dan adanya beberapa kegiatan yang ditunda dalam rangka peningkatan tata kelola sesuai regulasi dan rekomendasi KPK.
Fraksi Partai Golkar
- Kemandirian Fiskal
Kemandirian fiskal akan terus diupayakan melalui peningkatan PAD, terutama pada sektor-sektor yang masih berpotensi terjadi kebocoran retribusi.
- Belanja Daerah dan Belanja Modal
Realisasi belanja modal sebesar 88,33 persen disebabkan adanya sisa hasil lelang. Namun demikian, pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki tata kelola melalui peningkatan kualitas perencanaan, pemutakhiran standar satuan harga, standar biaya umum, dan analisis standar belanja.
- Belanja Operasi
Terima kasih atas saran dan masukannya. Hal tersebut menjadi perhatian kami.
- Pembiayaan dan SiLPA
SiLPA Tahun 2025 akan dianggarkan kembali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan diupayakan realisasinya lebih optimal dibanding tahun sebelumnya.
Fraksi Partai Amanat Nasional
Terkait Pendapatan Asli Daerah, terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan dan akan menjadi perhatian kami.
Terkait SiLPA, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, SiLPA Tahun 2025 akan dianggarkan kembali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi Partai NasDem
- Penerapan Lima Hari Sekolah
Pemerintah Kabupaten Kediri menghargai berbagai masukan yang telah disampaikan. Saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan saya masih menunggu respons dari masyarakat.
Memang dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sebagian besar telah menerapkan lima hari sekolah. Namun kita tidak akan menetapkan suatu kebijakan hanya karena mengikuti daerah lain. Kebijakan yang diambil harus sesuai dengan karakteristik dan keunggulan daerah kita sendiri.
- Pendapatan Daerah
Terima kasih atas saran dan perhatiannya. Hal tersebut akan menjadi perhatian bagi kami.
- Belanja Daerah
Realisasi belanja daerah tahun 2025 mengalami penurunan akibat konflik sosial yang mengganggu pelaksanaan kegiatan serta adanya penundaan beberapa kegiatan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai rekomendasi KPK.
Fraksi Partai Demokrat
- Pendapatan Daerah
Terima kasih atas saran dan masukannya.
- Belanja Daerah
Terima kasih atas saran dan masukan yang akan kami tindak lanjuti dalam perencanaan dan penyediaan anggaran agar pelaksanaannya menjadi lebih baik.
- SiLPA
SiLPA Tahun 2025 akan dianggarkan kembali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
- Rekomendasi
Terima kasih atas rekomendasi yang telah disampaikan dan akan kami tindak lanjuti.
