KEDIRI – DPRD Kota Kediri menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Saroja pada Rabu (12/02) pukul 12.30 WIB. Agenda tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan yang dilayangkan Saroja bernomor 119/SAROJA/I/2026 tertanggal 28 Januari 2026.
Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, Sudjono Teguh Widjaja, membenarkan pihaknya telah menerima surat tersebut dan siap memfasilitasi penyampaian aduan dari Saroja.
“Kami sudah menerima surat permohonan RDP dari Saroja dan telah menjadwalkannya besok (hari ini, red). Dalam pertemuan itu kami akan mendengarkan secara langsung aduan beserta bukti-bukti pendukung yang mereka miliki,” ujar Sudjono saat dikonfirmasi, Selasa (11/02).
Berdasarkan isi surat dan keterangan Supriyo selaku Pengawas Saroja, terdapat dugaan pergeseran anggaran pada sejumlah proyek strategis di Kota Kediri. Beberapa proyek yang disorot antara lain Revitalisasi Jembatan Brawijaya, pembangunan pedestrian Jalan Stasiun, pembangunan RSUD Gambiran, serta renovasi Stadion Brawijaya.
Supriyo mempertanyakan apakah perubahan atau pergeseran anggaran tersebut telah mendapatkan persetujuan resmi dari DPRD. Ia menyoroti adanya proyek yang nilainya mengalami lonjakan signifikan setelah dilakukan lelang ulang.
“Ada beberapa proyek yang sudah selesai dengan nilai yang cukup fantastis. Bahkan sempat dilakukan lelang ulang dengan alasan revisi gambar. Namun pada akhirnya, nilai proyek yang awalnya ratusan juta rupiah berubah menjadi miliaran rupiah,” ungkap Supriyo.
Tak hanya menyampaikan aduan kepada DPRD, Saroja juga melaporkan persoalan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini ditempuh sebagai bentuk upaya agar dugaan tersebut dapat ditelusuri secara transparan dan menyeluruh.
“Kami berharap proses lelang, bukti fisik proyek, hingga mekanisme pengawasannya bisa diaudit secara terbuka. Jangan sampai ada dugaan proyek berjalan tanpa pengawasan dewan, atau bahkan muncul kecurigaan adanya oknum yang bermain dalam proyek-proyek tersebut,” tegasnya.
RDP yang digelar hari ini diharapkan dapat menjadi forum klarifikasi sekaligus membuka ruang transparansi terkait pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Kota Kediri.
