PASURUAN – Selasa (5/2) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pilkada Serentak tahun 2024 yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur. Bertempat di Aula KPU Kabupaten Pasuruan Jalan Pogar, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan, acara berlangsung selama 2 hari (25-26 Feb’ 2025)
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Hukum dan Pengawasan Habib M. Rohan yang menyampaikan apresiasi terhadap meningkatnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Jawa Timur. Menurut Habib M. Rohan hal ini tidak lepas dari kerjasama dan sinergitas yang baik antar seluruh penyelenggara, peserta Pilkada, media dan stakeholder terkait.
Dalam kegiatan ini KPU Provinsi Jawa Timur mengundang LO, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Kasubag Parmas dan SDM, Operator di 38 KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur serta menghadirkan narasumber dari Akademisi dan Ketua Bawaslu Jawa Timur. Turut hadir mewakili KPU Kabupaten Kediri, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Eka Septiawan Ferydyanto, Kasubag Parmas dan SDM Andik Indarto dan Operator Andhy Anugrah Putra.
Selanjutnya anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Sosdiklih Parmas Nur Salam menjelaskan, evaluasi yang dilakukan pada kegiatan ini berkaitan dengan pelaksanaan debat publik atau debat terbuka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, hingga fasilitasi iklan kampanye di media massa oleh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Ia berharap, evaluasi yang dilaksanakan dapat memunculkan sejumlah masukan serta rumusan berupa solusi maupun konsep baru untuk disampaikan ke KPU RI.
“Tujuan dari dilakukannya evaluasi ini bukan untuk menghakimi atau mencari benar salah namun untuk menghasilkan rekomendasi dan usulan/masukan terbaik yang nantinya akan kita himpun untuk disampaikan ke KPU RI,” terang Salam.
Sementara anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggaraan Choirul Umam dalam arahannya menyampaikan bahwa secara umum evaluasi tidak selalu mengenai persoalan teknis namun dapat juga mengenai persoalan yang substantif terkait kendala saat pelaksanaan dilapangan.
“Saya harap hasil dari acara ini nanti akan memunculkan rekomendasi baik dari teman-teman KPU Kabupaten/Kota atau kawan-kawan LO, sehingga rekomendasi yang kita sampaikan ke KPU RI merupakan persoalan faktual yang terjadi dilapangan,”ujar Umam. (*)
