KEDIRI – Akses jalan kembali menjadi pemantik ketegangan antara warga dan pelaksana proyek tol di Kediri. Puluhan warga Dusun Kasian, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, turun ke jalan, Senin (16/6), menolak penutupan Jalan Teratai, jalur vital penghubung menuju Kota Kediri.
Penutupan ini merupakan dampak dari proyek Tol Kediri–Tulungagung yang dikerjakan PT Hastari. Bagi warga, keberadaan jalan tersebut bukan sekadar urat nadi mobilitas, tapi juga simbol ketersambungan sosial dan ekonomi yang kini terputus.
Tak hanya aksi simbolik, warga juga merencanakan long march sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah dan pelaksana proyek. Tuntutan mereka jelas: buka kembali Jalan Teratai atau, minimal, sediakan akses pengganti yang layak.
“Kami sudah dua kali dipanggil ke balai desa, tapi tidak ada hasil. Tanggal 3 Juni kami sepakat agar jalan dibuka kembali, tapi sampai sekarang tak ada tindak lanjut,” tegas Suwito, salah satu koordinator aksi.
Menurut Suwito, warga sudah menempuh jalur formal dengan melayangkan surat ke Bupati Kediri dan Ketua DPRD sejak 10 Juni. Namun, hingga kini belum ada respons memadai.
“Kesabaran warga mulai habis. Jangan anggap enteng keresahan kami. Ini soal hak dasar atas mobilitas,” ujarnya lantang.
Nada serupa dilontarkan Suparmin, koordinator aksi lainnya. Ia menyebut, warga kini bersikap lebih waspada dan siap mengawal langsung janji-janji pemerintah maupun pelaksana proyek.
“Tadi malam katanya pengerjaan jalan akan dilanjutkan. Kami ingin buktikan, bukan sekadar janji,” ujarnya.
Sementara itu, PT Hastari selaku kontraktor proyek menyatakan bahwa penutupan Jalan Teratai dilakukan sesuai desain teknis dari konsultan perencanaan, bukan keputusan sepihak perusahaan.
“Semua perizinan sudah kami kantongi, dari Dishub, Dinas PU, hingga kelurahan. Tapi setelah proyek berjalan dan jalan dibongkar, muncul penolakan warga. Untuk mencegah konflik, kami hentikan sementara dan beri akses motor,” jelas Bima, Humas PT Hastari.
Ia menambahkan bahwa pihaknya hanya bekerja berdasarkan desain yang telah ditetapkan oleh tim konsultan proyek.
Menanggapi gejolak warga, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri, Sukadi, menyatakan bahwa pemerintah siap memfasilitasi mediasi.
“Kami akan adakan rapat koordinasi dengan PT Hastari, konsultan proyek, warga, dan Pemkot Kediri. Lokasi jalan yang terdampak masuk wilayah Kota Kediri, jadi perlu duduk bersama,” kata Sukadi, saat menghadiri penyerahan uang ganti rugi di Desa Tiron.
Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada tindak lanjut konkret dari pemerintah. Warga menegaskan akan terus menyuarakan penolakan jika tak ada solusi nyata soal akses jalan.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan harus berpihak pada warga, bukan justru mengorbankan hak-hak kami,” tutup Suwito.
jurnalis : Sigit Cahya Setyawan
