KEDIRI — Bank Kota Kediri resmi memasuki babak baru. Perubahan status dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Rabu (16/9).
Transformasi tersebut tidak sekadar mengubah bentuk badan hukum. Perubahan status itu diikuti dengan penataan struktur permodalan, tata kelola, manajemen, hingga pengembangan layanan bagi nasabah.
Dalam RUPS, ditetapkan pengalihan seluruh hak, kewajiban, dan aset dari Perumda kepada Perseroda. Forum tersebut juga menetapkan bergabungnya KPRI Joyoboyo sebagai pemegang saham, sekaligus mengangkat jajaran komisaris dan direksi.
Mulai dari nomenklatur hingga identitas perusahaan, bank daerah tersebut kini menggunakan nama PT BPR Kota Kediri (Perseroda) beserta logo barunya.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengatakan perubahan status badan hukum menjadi langkah awal untuk mendorong peningkatan kinerja Bank Kota Kediri sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.
“Kita berharap bahwa PT BPR Bank Kota Kediri ini bukan hanya fokus ke bisnis, tetapi nantinya juga harus bisa berkontribusi kepada masyarakat Kota Kediri,” kata Vinanda.
Dengan status baru tersebut, Bank Kota Kediri dituntut melakukan penyesuaian tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku. Jajaran direksi dan dewan komisaris menjadi bagian penting dalam proses penataan setelah perubahan badan hukum.
Pemerintah Kota Kediri juga menargetkan kinerja bank terus meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan menjadi Perseroda diharapkan tidak membuat kinerja menurun, tetapi justru membuka ruang bagi peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Direktur Utama PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) Bowo Susanto mengatakan manajemen mulai melakukan berbagai pembenahan sebagai tindak lanjut perubahan status tersebut.
Salah satu perhatian utama berada pada sisi pelayanan. Bank Kota Kediri saat ini berkolaborasi dengan Bank Jatim untuk menyiapkan layanan virtual account.
Layanan tersebut nantinya memungkinkan nasabah melakukan setoran tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Pengembangan layanan digital itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemudahan dan kecepatan transaksi.
“Tentunya kecepatan, kemudian layanan ini tetap terus kita tingkatkan, baik dari sisi frontliner sampai dengan di back office pun juga sedang kita tingkatkan pelayanannya,” ujar Bowo.
Tak hanya pelayanan, pembenahan juga menyentuh sistem internal bank. Bank Kota Kediri tengah melakukan penyesuaian sistem akuntansi menyusul perubahan ketentuan yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Salah satu perubahan yang dihadapi adalah peralihan standar akuntansi dari SAK ETAP ke SAK EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat).
“Perubahan yang kita rasakan saat ini setelah adanya POJK terbaru berkaitan dengan perubahan sistem akuntansi dari SAK ETAP ke SAK EP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat,” kata Bowo.
Perubahan standar tersebut berdampak pada sistem pencatatan transaksi. Karena itu, sistem core banking Bank Kota Kediri juga perlu disesuaikan agar proses pencatatan transaksi, termasuk pencairan, dapat mengikuti ketentuan terbaru.
Pembenahan sistem berjalan beriringan dengan upaya memperbaiki kinerja bisnis. Manajemen menyebut kondisi laba Bank Kota Kediri mulai menunjukkan perkembangan positif dari bulan ke bulan.
Di sisi lain, tata kelola dan manajemen risiko turut menjadi perhatian. Penataan pada kedua aspek tersebut diperlukan untuk memastikan pengelolaan PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perubahan status badan hukum akhirnya membawa Bank Kota Kediri ke fase baru. Selain mengejar peningkatan kinerja, bank daerah tersebut juga menghadapi tuntutan untuk memperkuat tata kelola dan menghadirkan layanan yang semakin mudah bagi nasabah.
Dengan berbagai pembenahan tersebut, Bank Kota Kediri diharapkan mampu meningkatkan kinerja sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap PAD dan masyarakat Kota Kediri.
Jurnalis: Anisa Fadila
