KEDIRI – Hingga memasuki September, penggunaan Dana Kelurahan (Dakel) di Kota Kediri belum menunjukkan kepastian. Sejumlah kelurahan bahkan belum bisa memanfaatkan Mobil Masyarakat (Mobmas). Informasi dari beberapa sumber menyebutkan, realisasi penyerapan anggaran belanja tahun ini pun masih di bawah 40%. Kondisi ini menjadi sorotan publik di bawah kepemimpinan Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati.
Supriyo mengatasnamakan LSM Saroja, menilai rendahnya kinerja anggaran tahun ini berpotensi menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.
“Saya tahu persis bagaimana komposisi RKA dan APBD kita. Kalau melihat minimnya program dan kegiatan selama tujuh bulan terakhir, saya yakin serapannya sangat rendah. Hanya belanja pegawai dan belanja pokok lain yang bergerak,” ungkapnya, kemarin.
Lebih lanjut, Supriyo menyebut kondisi ini menjadi ujian serius bagi DPRD Kota Kediri. Jika serapan anggaran terbukti rendah, para wakil rakyat didorong untuk menggunakan Hak Interpelasi terhadap Wali Kota.
“Kalau SILPA tahun ini mirip atau bahkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, wajar jika publik bertanya: apakah para anggota dewan berani memanggil wali kota melalui Hak Interpelasi?” tegasnya.
Tak hanya itu, Supriyo juga mengaku menemukan indikasi penggunaan anggaran di luar pos yang telah disetujui DPRD.
“Ada dugaan anggaran dipakai di luar perencanaan resmi. Kami sudah cek bolak-balik, tapi pos anggarannya tidak ditemukan,” jelasnya, tanpa merinci lebih lanjut kegiatan yang dimaksud.
Isu rendahnya serapan anggaran ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Kediri, seiring menunggu sikap tegas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. (*)
